Senin, 02 MARET 2026 • 12:00 WIB

Inflasi IHK Februari 2026 Tercatat 0,68% Dipicu Oleh Kenaikan Harga Pangan

Author

Fiddy Anggriawan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Februari 2026 mencapai 0,68%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh lonjakan harga pangan menyusul datangnya bulan Ramadan.

Dalam presentasinya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mencatat inflasi kalender tahun ini sebesar 0,53%, yang diungkapkan dalam konferensi pers pada 2 Maret 2026.

Rincian Inflasi di Berbagai Provinsi

Data dari BPS menunjukkan inflasi terjadi di 33 provinsi, sementara lima provinsi lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Sulawesi Selatan, dengan angka mencapai 1,04%, sedangkan deflasi terendah berada di Papua Barat pada angka 0,65%.

Kondisi ini menyebabkan disparitas inflasi antar wilayah, di mana beberapa daerah mengalami kenaikan harga yang lebih signifikan dibandingkan lainnya. Informasi ini penting bagi perencanaan ekonomi daerah dan kebijakan pemerintah di setiap provinsi.

Faktor Penyebab Inflasi

Ateng Hartono mengungkapkan bahwa penyumbang utama inflasi bulan ini berasal dari sektor makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami inflasi sebesar 1,54% dengan kontribusi terhadap inflasi mencapai 0,45%.

Komoditas yang paling berkontribusi pada inflasi di sektor ini termasuk daging ayam ras, cabe rawit, dan ikan segar, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,09%, 0,08%, dan 0,05%.

Kenaikan harga juga terlihat pada sayuran dan bahan makanan lainnya, mencerminkan pengaruh perubahan musim dan peristiwa khusus seperti Ramadan terhadap harga pasar.

Prediksi dan Konsensus Pasar

Laporan BPS relevan dengan konsensus pasar yang diperoleh CNBC Indonesia dari 13 institusi, yang memperkirakan IHK akan mengalami kenaikan 0,3% secara bulanan selama Februari 2026. Prediksi inflasi tahunan diperkirakan mencapai 4,34%.

Dari catatan sebelumnya, pada Januari 2026, tercatat deflasi 0,15%, sementara inflasi tahunan tercatat meningkat 3,55%. Hal ini mencerminkan dinamika pasar yang terjadi dan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap data inflasi untuk kebijakan ekonomi yang lebih baik.