Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:29 WIB

KPK Minta Penjelasan Menteri Agama Terkait Penggunaan Jet Pribadi

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Agama Nasaruddin Umar baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menggunakan jet pribadi saat meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar pada 15 Februari 2026.

Penggunaan jet tersebut terkait dengan undangan khusus dari pengusaha dan politikus Oesman Sapta Odang, yang memicu respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggunaan Fasilitas Jet Pribadi oleh Menteri Agama

Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi saat meresmikan Gedung Balai Sarkiah, yang merupakan proyek penting untuk pemberdayaan umat di Sulawesi Selatan. Penggunaan fasilitas ini menimbulkan pertanyaan tentang etika penggunaan anggaran dan kepentingan publik.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa moda transportasi disediakan oleh penyelenggara, Oesman Sapta Odang. Dalam keterangannya, Nasaruddin mengapresiasi dukungan dan peran aktif Oesman dalam pembangunan infrastruktur keagamaan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan agama, yang menegaskan pentingnya dukungan swasta dalam pengembangan keagamaan di Indonesia.

Pernyataan Kementerian Agama dan Harapan untuk Balai Sarkiah

Thobib menjelaskan bahwa Gedung Balai Sarkiah diharapkan menjadi pusat edukasi keagamaan dan pemberdayaan umat. Balai ini diantisipasi dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial.

Acara peresmian menjadi momen penting bagi pihak Kementerian Agama untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan umat. Berbagai kegiatan dan program akan disiapkan untuk memaksimalkan fungsi gedung sebagai tempat belajar dan berkumpul.

Partisipasi masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keagamaan di daerah tersebut.

Respons KPK dan Tindakan Selanjutnya

KPK merespons penggunaan fasilitas jet pribadi ini dengan meminta penjelasan dari Nasaruddin Umar mengenai penerimaan fasilitas tersebut. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, berharap Menteri Agama dapat memberikan klarifikasi secara sukarela.

KPK berencana untuk melakukan analisis lebih lanjut setelah mendapatkan penjelasan dari Nasaruddin. Ini bertujuan untuk meninjau isu-isu yang terkait dengan penerimaan bantuan dari pihak swasta.

Melalui proses ini, KPK ingin memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas publik dan ada transparansi dalam setiap tindakan.