Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:37 WIB

Perkembangan Terbaru KTT Board of Peace di Washington untuk Gaza

Author

Fiddy Anggriawan

Pertemuan Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden AS, Donald Trump, direncanakan berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan internasional dalam upaya rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Lebih dari 20 negara dipastikan akan berpartisipasi, dengan komitmen untuk menggalang dana lebih dari 5 miliar dolar AS. Ini adalah langkah besar untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak konflik.

Komitmen Internasional untuk Gaza

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa negara-negara yang terlibat akan mengirim ribuan personel untuk misi stabilisasi internasional di Gaza. Komitmen ini merupakan bagian dari strategi pemerintahan Trump dalam membangun kembali kawasan tersebut.

Leavitt menambahkan, "Presiden memiliki rencana dan visi yang sangat berani untuk membangun kembali Gaza, yang kini berjalan dengan baik melalui Board of Peace," menegaskan peran penting pemerintah AS dalam mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pembentukan dan Dukungan Board of Peace

Board of Peace didirikan setelah Trump menandatangani dokumen pendirian pada 23 Januari di Davos, Swiss. Badan ini mendapatkan dukungan dari resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari upaya perdamaian di Gaza.

Negara-negara Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta negara berkembang termasuk Indonesia, telah resmi bergabung. Namun, beberapa negara Barat menunjukkan sikap hati-hati terhadap keterlibatan mereka.

Kritik dan Kontroversi

Keterlibatan Vatikan dalam inisiatif ini menjadi sorotan setelah Kardinal Pietro Parolin menegaskan bahwa penanganan krisis Gaza seharusnya di bawah koordinasi PBB. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi Board of Peace di panggung internasional.

Di awal tahapannya, Board of Peace direncanakan untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza setelah gencatan senjata bulan Oktober lalu. Tetapi, pernyataan Trump tentang kemungkinan perluasan peran badan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi tumpang tindih dengan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa.