Rabu, 24 DESEMBER 2025 • 19:27 WIB

Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 Sebesar Rp 5,7 Juta

Author

Fiddy Anggriawan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian proses pembahasan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan kepentingan selama proses negosiasi, Pramono optimis bahwa keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Proses Pembahasan UMP 2026

Pembahasan terkait penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026 berlangsung dinamis dengan adanya tarik-menarik kepentingan antara buruh dan pengusaha. Diskusi yang intens diperlukan sebelum kesepakatan dicapai.

Awalnya, pihak pengusaha mengusulkan kenaikan UMP sebesar 0,5 persen, namun usulan tersebut mengalami perubahan menjadi 0,55 persen, sementara buruh meminta kenaikan lebih tinggi yakni di atas 0,9 persen.

Perbedaan usulan yang cukup signifikan ini menyebabkan proses negosiasi berlangsung lama, mencerminkan kompleksitas isu ketenagakerjaan di DKI Jakarta saat ini.

Kenaikan UMP 2026

Setelah melalui berbagai rapat dan perundingan, pemerintah akhirnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Ini menunjukkan kenaikan sekitar 6,17 persen dari UMP tahun 2025 yang sebelumnya tercatat Rp 5.396.761.

Kenaikan UMP ini dianggap penting untuk menjaga daya beli buruh serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Pramono menekankan, 'Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa diterima semua pihak,' berharap keputusan ini dapat mendukung kesejahteraan buruh.

Dengan penetapan yang baru, diharapkan kebutuhan hidup dasar karyawan bisa terpenuhi, sehingga iklim kerja yang lebih baik dapat tercipta.

Implikasi dari Penetapan UMP

Kenaikan UMP ini berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk industri dan usaha kecil. Pramono juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan yang tidak menerapkan UMP sebesar Rp 5,7 juta.

'Saya akan tindak perusahaan yang tidak menerapkan UMP DKI 2026,' ucap Pramono, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh di DKI Jakarta.

Keputusan ini diharapkan tidak hanya berdampak positif bagi buruh, tapi juga menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif di DKI Jakarta.