Minggu, 23 NOVEMBER 2025 • 21:18 WIB

Anwar Iskandar Terpilih Kembali Sebagai Ketua Umum MUI 2025-2030

Author

Fiddy Anggriawan

Anwar Iskandar terpilih kembali sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2025-2030 setelah Musyawarah Nasional (Munas) XI yang berlangsung di Jakarta.

Pemilihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat dan disahkan oleh tim formatur yang terdiri dari berbagai unsur kepengurusan.

Proses Pemilihan yang Transparan dan Terstruktur

Proses pemilihan Ketua Umum MUI berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Sabtu, 22 November 2025, dalam sesi Sidang Pleno ke-12 yang dipimpin oleh Ketua SC Munas XI, KH Masduki Baidlowi.

Munas XI menetapkan sebanyak 19 anggota formatur yang bertugas untuk menyusun Dewan Pimpinan MUI serta memilih Ketua Umum.

Sistem pemilihan mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) MUI yang mengakomodasi berbagai unsur kepentingan dalam organisasi, termasuk perwakilan dari Ormas Islam terkemuka di Indonesia.

Kepengurusan Baru MUI Periode 2025-2030

Dalam kepengurusan baru ini, Anwar Iskandar tidak hanya kembali menjabat sebagai Ketua Umum, tetapi juga dibantu oleh beberapa Wakil Ketua Umum, di antaranya M Cholil Nafis, Marsudi Syuhud, dan Anwar Abbas.

Amirsyah Tambunan ditunjuk sebagai Sekretaris Umum untuk periode ini, yang menunjukkan komposisi kepengurusan yang melibatkan berbagai latar belakang dan pengalaman dalam organisasi.

Anwar Iskandar sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua Umum MUI sejak tahun 2023 dan melanjutkan perannya berdasarkan kepercayaan dari para peserta Munas.

Komposisi Tim Formatur MUI

Tim formatur yang mengatur pemilihan ini terdiri dari figur-figur penting dalam organisasi, termasuk KH Ma'ruf Amin, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Tim ini juga diisi oleh pengurus dari berbagai wilayah dan instansi yang berperan dalam pengembangan MUI, termasuk Ketua Umum dari ormas Islam utama seperti NU dan Muhammadiyah.

Dengan adanya tim formatur yang beragam, diharapkan proses pembuatan keputusan dalam organisasi dapat berjalan lebih inklusif dan representatif.