Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif usulan pemindahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, pemindahan ini merupakan pilihan strategis seiring dengan besarnya investasi yang telah digelontorkan untuk pembangunan IKN.
Rifqi mencatat bahwa pembangunan IKN telah menghabiskan sekitar 130 triliun dari anggaran APBN dan tambahan 59 triliun untuk kontraktual investasi, sehingga keputusan ini dapat dianggap rasional untuk memindahkan fasilitas BUMN.
Pemindahan BUMN dan Persiapan IKN
Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa IKN sekarang memiliki area perkantoran yang siap untuk menampung BUMN jika pemindahan dilakukan. Ia menambahkan, “IKN ini bisa menampung sekitar 15.000 aparatur sipil negara (ASN) dengan fasilitas rumah atau rusun yang disediakan secara gratis oleh negara.”
Sebagai langkah awal, Rifqi berencana untuk memanggil pihak Otorita IKN setelah masa reses guna memastikan kesiapan IKN sebagai ibu kota. Ia menekankan bahwa pemerintah harus siap untuk mengaktifkan berbagai lembaga di IKN.
Usulan dari Wakil Ketua Komisi II
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, sebelumnya juga memberikan usulan agar semua Badan Usaha Milik Negara segera berkantor di IKN. Ia menekankan pentingnya agar aktivitas di IKN tidak kosong meskipun pemerintah pusat belum sepenuhnya melakukan pemindahan.
“Ini yang kedua penting. Jangan sampai aktivitas di IKN malah kosong, harus ada,” ujarnya, mempertegas bahwa pemindahan ini sangatlah penting untuk menjaga ekonomi di IKN agar tetap hidup.
Strategi Optimalisasi Harta BUMN
Aria Bima mencetuskan ide agar perusahaan BUMN dapat menjual gedung-gedung mereka yang berada di Jakarta untuk mendanai pembangunan gedung di IKN. Ia berpendapat bahwa langkah ini dapat membantu mengurangi beban fiskal di Jakarta.
“Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN, yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur,” tambahnya, menekankan perlunya strategi jangka panjang seperti yang diterapkan di negara-negara lain.
