Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya keterbukaan terkait dugaan praktik beras oplosan di Food Station Tjipinang. Ia berkomitmen untuk memastikan semua temuan mengenai masalah ini diungkap secara transparan.
Pramono menambahkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andy Amran Sulaiman mengenai isu ini, menyerukan bahwa tidak ada yang perlu ditutupi dan setiap pihak harus bertanggung jawab.
Pentingnya Keterbukaan dalam Penanganan Masalah
Pramono Anung menegaskan bahwa transparansi sangat diperlukan dalam pilihan penanganan dugaan beras oplosan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menggarisbawahi peran penting Food Station Tjipinang dalam menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta, khususnya beras.
Ia menyatakan, “Semua harus bertanggung jawab. Karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting.” Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap temuan dan arahan dari Menteri Pertanian harus dipatuhi.
Gubernur juga berkomitmen untuk tidak terlibat dalam keputusan akhir jika ditemukan pelanggaran. “Kalau terbukti? Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” tegas Pramono.
Tanggung Jawab Food Station dalam Stabilitas Pangan
Food Station Tjipinang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga beras di Jakarta. Menurut Pramono, peran mereka sangat signifikan dalam menjaga inflasi di ibu kota.
Pernyataan Pramono menunjukkan perhatian Pemerintah DKI Jakarta terhadap pengelolaan dan operasional Food Station untuk mencegah peningkatan inflasi. Ia menekankan, “Operasional oleh mereka (FS). Tapi untuk menjaga harga di Jakarta dan supaya inflasi tidak naik tinggi, maka mereka punya kontribusi yang signifikan untuk itu.”
Pengawasan Terhadap Food Station
Pramono Anung memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja Food Station Tjipinang. Dalam menghadapi dugaan beras oplosan ini, keterbukaan dan keterlibatan semua pihak sangat diharapkan.
Ia percaya bahwa pengawasan ini akan membantu menjaga agar pasokan pangan tetap stabil dan harga terjaga, terutama di pasar beras. Tindakan tegas diharapkan dapat diambil jika ada pelanggaran dalam pengoperasian Food Station, menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan aparat penegak hukum.
