Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025) setelah bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan tokoh senior Kamboja.
Keputusan ini memicu ketidakpastian politik di Thailand di tengah ketegangan yang menggerogoti hubungan diplomatik antara Bangkok dan Phnom Penh.
Penyelidikan yang Memicu Ketegangan
Kasus ini berawal dari bocoran percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, di tengah konflik diplomatik yang terjadi setelah insiden perbatasan berdarah pada 28 Mei 2025.
Dalam insiden tersebut, satu tentara Kamboja dilaporkan tewas akibat konfrontasi bersenjata dengan militer Thailand, situasi ini memperumit hubungan antara kedua negara.
Isi percakapan itu memicu gelombang kecaman dari publik, yang menilai ada upaya perdana menteri untuk menyelesaikan konflik perbatasan secara kompromistis, suatu hal yang dianggap melemahkan posisi Thailand di mata nasionalis.
Reaksi Publik dan Demonstrasi
Kemarahan publik meningkat setelah bocoran percakapan tersebut, yang kemudian memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat Kota Bangkok pada Sabtu (29/6/2025).
Ribuan demonstran, sebagian besar berasal dari kelompok nasionalis, menyerukan pengunduran diri Paetongtarn karena dinilai tidak tegas menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara.
Ketidakpuasan masyarakat ini berakar dari kebijakan luar negeri pemerintah serta sikap diplomatik dalam menangani ketegangan dengan Kamboja, sementara penyelidikan terpisah oleh Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) juga tengah dilakukan.
Perombakan Kabinet dan Langkah Selanjutnya
Dalam upaya merespons ketegangan politik yang ada, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menandatangani surat keputusan resmi untuk merombak kabinet pada Selasa pagi.
Perombakan ini merupakan tanggapan terhadap keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintah yang sebelumnya mendukung Paetongtarn.
Partai Bhumjaithai menguasai sejumlah jabatan penting dalam kabinet, termasuk Wakil Perdana Menteri, dan jika Paetongtarn terbukti bersalah dalam penyelidikan NACC, ia bisa dipecat secara permanen dari jabatannya.
