Kuasa Hukum Presiden Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengungkapkan penolakan untuk menunjukkan ijazah asli kliennya yang dituduh palsu. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memicu kekacauan sosial dan menimbulkan preseden hukum yang berbahaya.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Yakup berargumen bahwa jika tuntutan tersebut dipenuhi, hal ini dapat membuka pintu bagi pihak lain untuk memaksa individu menunjukkan data pribadi mereka dengan ancaman, menciptakan situasi yang tidak terkontrol.
Potensi Kekacauan dan Preseden Hukum
Yakup Hasibuan menegaskan bahwa memenuhi tuntutan untuk menunjukkan ijazah Jokowi dapat menciptakan kekacauan yang lebih luas di masyarakat. “Kalau sampai ditunjukkan, ini akan Mengcreate (menciptakan) chaos, dan preseden yang sangat buruk,” ungkapnya dalam konferensi pers pada 15 Juni 2025.
Ia menilai bahwa konsekuensi dari langkah tersebut adalah membuka kemungkinan bagi siapa saja untuk dipaksa menunjukkan dokumen identitas mereka jika tertekan oleh pihak tertentu. “Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya, ini bisa terjadi ke siapapun,” jelasnya.
Situasi ini mencerminkan bagaimana tuntutan yang terlihat sepele dapat berimplikasi besar dalam hal privasi dan keamanan individu di Indonesia.
Keyakinan atas Ketidakpuasan Pihak Penuduh
Yakup skeptis bahwa menunjukkan ijazah asli Jokowi akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ia percaya bahwa pihak yang menuduh tidak akan merasa puas meskipun bukti disajikan.
“Saya sempat menanyakan, emang kalau kami tunjukan ini kepada salah satu pihak mereka akan selesai?” ujarnya, menegaskan ketidakpuasan yang mungkin tetap ada pasca penyajian ijazah.
Yakup berpendapat bahwa masalah kepercayaan ini lebih dalam dan tidak semata-mata tergantung pada keaslian dokumen, melainkan pada persepsi yang telah terbangun di kalangan publik.
Skeptisisme Terhadap Kemampuan Memverifikasi Ijazah
Lebih jauh, Yakup menyoroti ketidakpastian tentang kemampuan pihak-pihak yang meragukan ijazah Jokowi dalam memverifikasi keaslian dokumen tersebut. “Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak?” jelasnya.
Ia merasa bahwa meskipun ijazah ditunjukkan, diskusi mengenai keaslian dan validitas masih bisa berlanjut tanpa henti. “Ya, itulah yang mereka mencoba menarasikan,” tegasnya, menandakan keraguan yang tetap ada di masyarakat.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kepercayaan antara pihak yang menuduh dan pihak yang dituduh yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan hukum lebih lanjut di Indonesia.
