Pemerintah Indonesia kini resmi mengenakan pajak penghasilan kepada pedagang yang beroperasi di marketplace online. Aturan baru ini diimplementasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan langsung berdampak pada pelaku usaha di sektor e-commerce.
Kementerian Keuangan mewajibkan penyelenggara platform e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee, untuk memungut pajak dari pedagang yang bertransaksi melalui layanan mereka. Peraturan ini juga menjelaskan kriteria dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pedagang.
Pengenalan Pajak Penghasilan di E-Commerce
Kementerian Keuangan Indonesia memutuskan untuk mengenakan pajak kepada pedagang yang beroperasi dalam sistem perdagangan elektronik. Kebijakan ini menetapkan bahwa pajak akan dikenakan kepada pedagang yang menggunakan akun di marketplace jika memenuhi syarat yang ditentukan.
Aturan ini menyatakan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain mencakup penggunaan rekening escrow untuk menampung penghasilan serta memenuhi batasan nilai transaksi dan trafik pengunjung.
Sebagaimana tercantum dalam regulasi, wewenang untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab sebagai pemungut pajak sepenuhnya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan pengumpulan pajak dapat dilakukan secara efisien di seluruh penyelenggara e-commerce.
Siapa yang Terkena Pajak?
Pedagang yang dikenakan pajak mencakup individu atau badan yang menghasilkan pendapatan melalui transaksi di marketplace, dengan syarat menggunakan rekening bank yang terdaftar di Indonesia. Selain itu, transaksi yang melibatkan perusahaan pengiriman dan asuransi melalui platform online juga akan dikenakan pajak.
Aturan baru ini tidak hanya berlaku untuk pedagang lokal, tetapi juga untuk perusahaan yang beroperasi di tingkat internasional dan bertransaksi di Indonesia. Para pedagang diwajibkan untuk memberikan informasi penting seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat korespondensi kepada penyedia marketplace yang bertugas memungut pajak.
Tarif Pajak dan Ketentuan Lainnya
Pedagang online kini akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang dihasilkan melalui penjualan di platform online. Tariff ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan barang mewah.
Pedagang yang mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp 500 juta diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada penyelenggara PMSE. Sementara itu, pedagang yang memiliki pendapatan di bawah nominal tersebut tidak perlu melaporkan informasi pajak mereka.
Bagi pedagang dalam negeri yang melewati ambang batas peredaran bruto, mereka diharuskan untuk mengirimkan surat pernyataan terkait hal tersebut paling lambat pada akhir bulan ketika mereka memenuhi syarat.
