Desakan Pengusaha untuk Batalkan Rencana Impor 105 Ribu Pickup dari India

Desakan Pengusaha untuk Batalkan Rencana Impor 105 Ribu Pickup dari India

Pengusaha Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan niaga dari India dengan total nilai sekitar Rp 24,66 triliun. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa langkah ini berpotensi merugikan industri otomotif nasional.

Baca juga: Apple Siapkan Peluncuran iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menegaskan bahwa impor dalam skala besar tidak akan mendatangkan manfaat bagi perkembangan industri lokal. Dia mengingatkan bahwa kegiatan ini bisa mematikan industri otomotif domestik.

Dampak Rencana Impor terhadap Industri Nasional

Saleh Husin menegaskan bahwa impor kendaraan niaga yang dilakukan dalam jumlah besar tidak akan memberikan kontribusi positif bagi industri otomotif nasional. Dia menyampaikan, 'Impor yang direncanakan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) tidak mendukung industrialisasi yang sedang digalakkan pemerintah.'

Kadin mengutarakan kekhawatiran bahwa volume impor yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya saing industri dalam negeri. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh produsen lokal, para pengusaha merasa langkah ini merupakan kemunduran bagi industri otomotif Indonesia.

Kemampuan Produksi Internal

Di tengah rencana impor, beberapa produsen otomotif lokal seperti Suzuki, Isuzu, dan Toyota telah menunjukkan kapasitas untuk memenuhi permintaan kendaraan niaga. Saleh berpendapat bahwa total kapasitas produksi nasional untuk jenis pickup dapat mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun.

Baca juga: Google Tanggapi Isu Keamanan Gmail Terkait Phishing

'Kebutuhan mobil pickup harus menjadi momentum untuk memajukan industri otomotif nasional,' ujar Saleh, menegaskan pentingnya mendukung produksi dalam negeri.

Keberadaan kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal menjadi titik perhatian bagi para pegiat industri. Mereka berharap pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat industri nasional.

Sinkronisasi Kebijakan

Saleh juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung agenda industrialisasi pemerintah agar bisa berjalan dengan efektif.

Dia menambahkan, 'Kebijakan impor kendaraan bermotor perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi dan tidak menggerus potensi industri nasional yang telah dibangun dengan baik.'

Melalui keselarasan kebijakan ini, diharapkan industri otomotif dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo di Jakarta