Wakil Presiden RI yang pernah menjabat, Jusuf Kalla, telah melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar atas tuduhan hoaks yang berkaitan dengan ijazah Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4). Laporan ini mendapatkan nomor registrasi LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri.
Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru Peroleh Sorotan Tajam dari Komnas HAM dan DPR
Kalla menilai tuduhan bahwa dirinya menjadi pendana dalam isu ijazah tersebut sangat merugikan dan menghina martabatnya. "Saya melaporkan Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya," ujarnya.
Detail Pelaporan dan Proses Hukum
Selain Rismon, Kalla juga melapor dua akun media sosial, yaitu Studio Musik Rock Ciamis di YouTube dan 1922 Pusat Madiun di Facebook. Dalam laporannya, Kalla melampirkan barang bukti berupa rekaman video yang menuding dirinya terlibat dalam mendanai isu ijazah Jokowi.
Kalla menegaskan bahwa tuduhan tersebut sangat tidak pantas. "Masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan," tambahnya.
Walaupun Rismon membantah bahwa video itu tidak dibuat olehnya, Kalla menyatakan bahwa Rismon tidak membantah isi dari video terkait pendanaan. "Dia hanya mengatakan itu bukan dia yang melakukan, tapi tidak membantah isinya," jelasnya.
Baca juga: Pimpinan DPR RI Dengarkan Aspirasi Mahasiswa dalam Pertemuan di Senayan
Tanggapan Rismon dan Efek Sosial
Kalla mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proses hukum jika Rismon sejak awal mengakui bahwa isu pendanaan tersebut tidak benar. "Kalau dia membantah bahwa itu tidak benar, mungkin ada manfaatnya," ujar Kalla, namun hingga saat ini tidak ada bantahan konkret yang disampaikan oleh Rismon.
Isu ini juga berdampak lebih luas, tidak hanya menggangu Kalla secara pribadi tapi juga mengganggu masyarakat. Kalla menjelaskan bahwa polemik ijazah ini telah menghabiskan waktu dan sumber daya banyak pihak.
"Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan," imbuhnya.
Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat
Kalla menambahkan bahwa polemik ini tidak hanya berdampak secara finansial tetapi juga dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Perdebatan yang berkepanjangan menyebabkan konflik yang berkepanjangan di antara publik.
"Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," jelasnya.
Dengan berbagai masalah yang muncul terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kalla berharap ada solusi cepat agar isu ini tidak menyebabkan perpecahan lebih lanjut di masyarakat.
Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi Kerja Dari Rumah untuk ASN
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
