Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Hendri pada 9 Maret 2026. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia dan Siap Perkuat Timnas
Dalam operasi ini, total 13 orang ditangkap, termasuk kedua pejabat tersebut, yang kini telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.
Detail Operasi Tangkap Tangan
Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK adalah bagian dari strategi pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa 'Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.'
OTT yang dilakukan pada malam hari tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik yang relevan. Ini menegaskan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, terutama di daerah.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia
Proses Hukum Lanjutan
Setelah dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu, sembilan dari 13 orang yang ditangkap dikabarkan telah dibawa ke Jakarta. Budi Prasetyo menjelaskan, 'Saat ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih,' menunjukkan langkah lanjutan yang akan diambil oleh KPK.
Proses hukum selanjutnya akan mencakup pemeriksaan mendalam terhadap para terduga serta analisis barang bukti yang telah dikumpulkan. KPK berharap, langkah ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah.
Tanggapan dan Implikasi
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi keterlibatan Bupati Rejang Lebong dalam kasus ini. Ia menegaskan, 'Benar, Bupati Rejang Lebong,' sambil menyoroti komitmen KPK untuk mengatasi praktik korupsi di instansi pemerintahan.
Dengan penangkapan ini, KPK mengharapkan sinyal bagi pejabat publik agar menjauh dari praktik korupsi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus ini juga berpotensi memicu evaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintahan.
Baca juga: Kerusuhan di Bandung Berujung Penembakan Gas Air Mata oleh Pengamanan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
