Pentingnya Penyuluhan Hukum untuk Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis

Pentingnya Penyuluhan Hukum untuk Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja menyelenggarakan penyuluhan hukum dan strategi komunikasi publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor pada Kamis (5/3). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum serta menyelaraskan komunikasi demi pelaksanaan program yang lebih transparan.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Dengarkan Aspirasi Mahasiswa dalam Pertemuan di Senayan

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dalam menghadapi masalah hukum serta penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. "Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan, tetapi juga langkah preventif agar semua kebijakan berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Menguatkan Pemahaman Hukum

Penyuluhan yang digelar bertujuan untuk memastikan semua pelaksana program memahami mekanisme pemberian bantuan hukum. Dengan pemahaman yang kuat, diharapkan potensi masalah hukum dapat diminimalisir.

Diskusi dalam acara ini menekankan langkah mitigasi risiko hukum bagi semua pihak yang terlibat. Melalui hal ini, diharapkan ada landasan yang solid untuk keberhasilan program dalam jangka panjang.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi Kerja Dari Rumah untuk ASN

Strategi Efektif dalam Komunikasi

Dalam sesi tersebut, peserta diberikan wawasan tentang strategi komunikasi publik yang responsif terhadap perubahan situasi. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap jelas dan akurat.

Hidayati juga menegaskan bahwa komunikasi yang baik berkontribusi terhadap tingkat transparansi program. "Dengan pemahaman hukum yang baik, pelaksanaan program dapat lebih akuntabel," jelasnya.

Target Program Makan Bergizi Gratis

Program MBG dirancang untuk mengakses makanan bergizi agar dapat menurunkan angka malnutrisi di Indonesia. Oleh karena itu, penyuluhan ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Hidayati menekankan bahwa informasi yang disampaikan dengan tepat sangat mendukung keberhasilan implementasi. "Dukungan hukum serta komunikasi menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan program ini," katanya.

Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024