Jumat, 06 MARET 2026 • 10:11 WIB

Prabowo Pertimbangkan Strategi Diplomatik Sebelum Tinggalkan Dewan Perdamaian

Author

Prabowo Pertimbangkan Strategi Diplomatik Sebelum Tinggalkan Dewan Perdamaian

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap hati-hati dalam keputusan terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) di tengah ketegangan di Timur Tengah.

Baca juga: Kemenperin Belum Menerima Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menekankan pentingnya memanfaatkan BoP sebagai sarana untuk mencapai perdamaian sebelum mempertimbangkan opsi keluar.

Strategi Diplomatik Indonesia di BoP

Nusron Wahid menjelaskan bahwa BoP merupakan satu-satunya forum strategis untuk membahas perdamaian di kawasan. Prabowo menegaskan perlunya kontribusi Indonesia dalam merealisasikan perdamaian, tanpa adanya alternatif forum lainnya.

Nusron juga menekankan, "Jika ada yang mendesak kita keluar dari BoP, lalu di mana kita bisa berunding untuk mencapai perdamaian?" Pertanyaan ini menunjukkan kekhawatiran atas hilangnya platform diplomatik untuk membahas isu Palestina dan Gaza.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan, "Karena itu, Indonesia bersama delapan negara lainnya bersepakat untuk menggunakan forum ini. Ini adalah ikhtiar menuju perdamaian yang penting untuk dicoba."

Baca juga: Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Komitmen Terhadap Transparansi Anggaran

Pendekatan Pemerintah terhadap Aspirasi Masyarakat

Di tengah desakan agar Indonesia menarik diri dari BoP, Nusron memastikan bahwa suara masyarakat diperhatikan. Namun, dia menambahkan bahwa setiap langkah akan diambil dengan pertimbangan mendalam seiring dengan perkembangan keadaan.

"Pemerintah tidak anti kritik. Kami mencermati keadaan dan akan membuktikan bahwa diplomasi adalah cara terbaik untuk menciptakan perdamaian," tegasnya.

Nusron juga menyampaikan, "Kami tidak ingin terbawa emosi, tetapi ingin melihat hasil nyata dari usaha diplomasi ini, bukan mengandalkan peperangan."

Desakan untuk Meninggalkan BoP Setelah Serangan AS dan Israel

Desakan untuk menarik diri dari BoP muncul setelah serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut mengakibatkan banyak korban, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Kejadian ini dianggap sebagai indikasi kurangnya komitmen BoP terhadap perdamaian. Beberapa pihak menilai bahwa lembaga ini, di bawah kepemimpinan Donald Trump, tidak efektif dalam menyelesaikan konflik dan mencapai stabilitas global.

Di sisi lain, BoP dianggap sebagai alternatif untuk Dewan Keamanan PBB yang dianggap tidak efektif, dengan misi menangani konflik di kawasan seperti Gaza.

Baca juga: Mencintai Diri Sendiri: Pentingnya Self Love dalam Kehidupan Sehari-hari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber:

Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU