Pembicaraan Dewan Perdamaian Dihentikan Sementara Setelah Ketegangan di Timur Tengah

Pembicaraan Dewan Perdamaian Dihentikan Sementara Setelah Ketegangan di Timur Tengah

Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengumumkan penangguhan pembicaraan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Baca juga: Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online: Komnas HAM temukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Keputusan ini diambil setelah adanya desakan dari berbagai pihak untuk menarik Indonesia dari BoP, menyusul serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Situasi Terkini di Dewan Perdamaian

Sugiono menjelaskan bahwa perhatian banyak pihak kini tertuju pada situasi di Iran. "Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Semua apa namanya perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran gitu kan," ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menlu menambahkan bahwa Indonesia berupaya terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang turut merasakan dampak dari konflik ini. Negara-negara tersebut mempunyai keterlibatan langsung dalam BoP dan berhadapan dengan situasi yang semakin menegangkan.

Dalam situasi ini, Sugiono menekankan pentingnya konsultasi dan konsolidasi dengan mitra-mitra tempatnya berkomunikasi. "Karena mereka juga, ya, mengalami diserang gitu. Karena mereka juga kan ada di BoP juga kan," imbuhnya.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa BEM SI Dipastikan Digelar pada 2 September 2025

Komunikasi dengan Pemimpin Negara Teluk

Sugiono juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan berbagai komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Teluk. "(Semua) Sudah telepon, yang masih menunggu waktunya mungkin MBS. Yang lain sudah," ujar Sugiono.

Walaupun demikian, Sugiono enggan memberikan rincian mengenai pembicaraan tersebut, dengan alasan sifatnya yang rahasia. "Ya komunikasinya ya komunikasi antar pimpinan ya," tuturnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menjaga hubungan diplomatik demi meminimalisir dampak ketegangan, terutama untuk melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut.

Respon Koalisi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil telah meluncurkan petisi yang menyoroti berbagai kebijakan luar negeri yang dipandang problematik. Petisi ini dihasilkan oleh sekelompok akademisi, budayawan, aktivis, dan organisasi, yang mendesak agar Indonesia mengkaji ulang pendekatannya terhadap BoP.

Dalam petisi, mereka mengusulkan pengubahan akronim Board of Peace menjadi Board of War, seraya menyampaikan bahwa serangan oleh AS dan Israel mencederai tujuan utama BoP. "Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia," tulis Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi.

Mereka juga berpendapat bahwa ketidakpuasan terhadap pimpinan BoP menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk merenungkan kembali perannya dalam organisasi internasional tersebut.

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Kenaikan Pangkat untuk Polisi yang Terluka