Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa dalam 5 hingga 15 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami revolusi besar pengaruh kecerdasan buatan (AI).
Baca juga: Mencintai Diri Sendiri: Pentingnya Self Love dalam Kehidupan Sehari-hari
Dia menekankan pentingnya persiapan semua negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi transformasi ini.
Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis AI
Dalam pernyataannya, Jokowi menggambarkan bahwa revolusi AI akan merevolusi berbagai aspek kehidupan. 'Menurut perkiraan saya 5 sampai 15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar, artificial intelligence,' ujarnya.
Presiden menekankan bahwa kita harus siap menghadapi pergeseran besar dari ekonomi tradisional ke digital dan akhirnya ke ekonomi berbasis AI. Impact dari evolusi ini diyakini sangat besar dan mendalam.
Baca juga: Sidang Etik Terkait Kematian Pengemudi Ojek Online: Tindakan Berat di Lingkungan Polri
Kedaulatan Data dan Infrastruktur Digital Penting
Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya kedaulatan data untuk setiap negara, khususnya negara berkembang. 'Kedaulatan data itu mutlak dan sangat perlu bagi semua negara, utamanya negara-negara berkembang,' katanya.
Dia mendorong investasi dalam infrastruktur digital yang terdiri dari satelit, pusat data, jaringan fiber optik, dan menara BTS. Semua ini diperlukan sebagai langkah awal untuk menghadapi era kecerdasan buatan yang akan datang.
Tantangan Kedaulatan AI di Tingkat Global
Jokowi mengakui bahwa mencapai kedaulatan AI bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi negara maju. Dia berargumen, 'Negara besar saja saya kira kan sulit. Amerika mau kedaulatan seperti apa? Wong chip semikonduktor masih impor dari negara lain.'
Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas lokal dalam menyediakan sumber daya dan keahlian di bidang AI. Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain seperti India.
Baca juga: Kunto Aji Serukan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Kesadaran Masyarakat
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: