Prabowo Desak Direksi BUMN Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Kekayaan Negara

Prabowo Desak Direksi BUMN Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Kekayaan Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya akuntabilitas para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga menyembunyikan kekayaan negara. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan akan meminta kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia dan Siap Perkuat Timnas

Pernyataan keras ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026). Prabowo mengkhawatirkan pengelolaan BUMN yang dosanya dianggap tidak efisien dan jumlah perusahaan yang terlalu banyak.

Masalah Pengelolaan BUMN

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti fakta bahwa BUMN saat ini terbagi menjadi 1.040 perusahaan, yang dinilai menyulitkan pengelolaan. Dia menyatakan, 'Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan,' menekankan perlunya pertanggungjawaban dari pimpinan-pimpinan BUMN.

Peningkatan jumlah perusahaan ini dianggap sebagai indikator buruk dalam pengelolaan aset negara. Prabowo menyayangkan bahwa jumlah ini membuat efektivitas prilaku BUMN menjadi kurang optimal.

Baca juga: Kunto Aji Serukan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Kesadaran Masyarakat

Investigasi oleh Kejaksaan

Sebagai respons terhadap dugaan penyimpangan, Prabowo mengancam akan menyerahkan para direksi yang bermasalah kepada kejaksaan. 'Siap-siap kau dipanggil kejaksaan,' peringatannya kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar.

Dia menambahkan, 'Kan mereka itu ngejek, ‘Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja’ oiya? Tunggu aja panggilan. Lo jangan nantang gue lo!' Ini mencerminkan sikap pemerintah yang serius dalam memperbaiki pengelolaan BUMN.

Kehadiran Badan Pengelola Investasi

Pernyataan Prabowo juga bertepatan dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara. Badan ini baru berdiri dan memiliki nilai aset mencapai US$1 triliun.

Prabowo optimis bahwa BPI dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi publik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh negara dan memaksimalkan potensi aset yang ada.

Baca juga: Apple Siapkan Peluncuran iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray