Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa tidak ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada 7 Januari 2026.
Baca juga: Sidang Etik Terkait Kematian Pengemudi Ojek Online: Tindakan Berat di Lingkungan Polri
Pernyataan ini sebagai respons terhadap laporan di media sosial yang menyebutkan adanya penggeledahan, dan menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah pencocokan data.
Klarifikasi Kemenhut Mengenai Kegiatan Kejagung
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, memastikan bahwa penyidik Kejagung memang berkunjung ke kantor mereka untuk kegiatan yang terencana.
Ristianto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung kooperatif dan tertib, tanpa ada tindakan yang bersifat penggeledahan.
Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi Kerja Dari Rumah untuk ASN
Pencocokan Data Terkait Hutan Lindung
Ristianto menyebutkan bahwa tujuan kedatangan penyidik adalah untuk mencocokkan data yang berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan lindung.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan arogansi pengelolaan hutan yang terjadi di masa lalu dan tidak ada kaitannya dengan Kabinet Merah Putih saat ini.
Dukungan Kemenhut Terhadap Penegakan Hukum
Kementerian Kehutanan menyatakan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh aparat terkait.
Ristianto juga memberikan apresiasi kepada langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam upaya meningkatkan tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca juga: Kericuhan Memanas di Bandung: Penjelasan Terkait Insiden Gas Air Mata
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
