Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menginvestigasi dugaan korupsi terkait tambahan kuota haji untuk tahun 2024 yang melibatkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China: Merayakan 80 Tahun Kemenangan Perang
Kuota tambahan sebanyak 20 ribu jemaah ini diperoleh setelah Presiden Joko Widodo melobi Arab Saudi demi mengurangi antrean jemaah haji yang bisa mencapai 20 tahun.
Detail Kuota Haji 2024
Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia memiliki kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah untuk tahun 2024.
Dengan penambahan ini, total kuota haji Indonesia menjadi 241 ribu jemaah, dengan alokasi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Namun, Undang-Undang Haji menetapkan bahwa kuota haji khusus maksimum hanya boleh mencapai 8% dari total kuota, sehingga penambahan ini berpotensi melanggar aturan yang ada.
Baca juga: Deddy Mahendra Desta Dukung Tuntutan 17+8 di Tengah Kontroversi
Dampak Terhadap Jemaah Haji
KPK mengungkapkan bahwa kebijakan Yaqut Cholil Qoumas berdampak pada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun, seharusnya berangkat tahun ini tetapi gagal.
Investigasi awal KPK menunjukkan dugaan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun terkait pengelolaan kuota haji tahun ini.
Bukti-bukti yang telah disita termasuk rumah, mobil, dan sejumlah uang dalam dolar sebagai bagian dari penyelidikan.
Tindakan KPK dan Langkah Selanjutnya
KPK telah melakukan sejumlah langkah investigasi dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara secara tepat.
Dalam waktu dekat, KPK berencana mengumumkan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, menandai kemajuan signifikan dalam proses hukum.
Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan kasus ini dan peran KPK dalam menegakkan hukum terkait pengelolaan kuota haji yang bermasalah.
Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool, Bursa Transfer Musim Panas Berakhir
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
