Reaksi Kementerian Luar Negeri RI atas Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

Reaksi Kementerian Luar Negeri RI atas Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah merilis pernyataan resmi seiring dengan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pemerintah Amerika Serikat. Penangkapan ini terjadi pada Sabtu, 3 Januari 2026, dalam sebuah operasi militer yang menimbulkan pro dan kontra di arena internasional.

Baca juga: Pemecatan Anggota Polri Terkait Kematian Ojol: Kompol Cosmas Dinyatakan Melanggar Etika

Dalam pernyataan tersebut, Kemlu RI menekankan pentingnya menghormati kedaulatan rakyat Venezuela dan menyerukan semua pihak untuk menunjukkan sikap menahan diri serta mematuhi hukum internasional.

Penangkapan Nicolas Maduro dan Respons Internasional

Penangkapan Nicolas Maduro, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, disertai dengan penangkapan istrinya, kini menjadi sorotan global. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi bahwa mereka tengah memantau perkembangan situasi ini secara intens.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian menyoroti bahwa penggunaan kekuatan dalam situasi ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi stabilitas wilayah. Kemlu RI mengingatkan bahwa tindakan demikian dapat mengganggu ketentraman negara lain.

Baca juga: Manchester United Resmi Rekrut Kiper Senne Lammens dari Royal Antwerp

Pentingnya Penghormatan Terhadap Kedaulatan

Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa sangat penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kedaulatan rakyat Venezuela. Penegasan ini menegaskan bahwa masyarakat Venezuela memiliki hak untuk menentukan nasib dan arah masa depan mereka.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan diplomasi internasional, serta meminta agar situasi ini tidak memperburuk ketegangan yang telah ada di kawasan.

Ajakan Menuju Dialog dan Kepatuhan terhadap Hukum Internasional

Kemlu RI menyerukan pentingnya dialog sebagai solusi untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Poin ini selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.

Kementerian juga menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama, terutama dalam situasi konflik yang melibatkan penggunaan kekuatan.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool, Bursa Transfer Musim Panas Berakhir