Kementan Klarifikasi Isu Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Kementan Klarifikasi Isu Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini merespons isu yang berkaitan dengan bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Mereka meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi terkait data bantuan yang mengalami kebingungan publik.

Baca juga: Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Komitmen Terhadap Transparansi Anggaran

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa bantuan beras pemerintah mencapai 1.200 ton dengan nilai total Rp 16 miliar, jauh lebih tinggi dari angka Rp 1,3 miliar yang sebelumnya beredar di masyarakat.

Kesalahan Data Tersebar di Media Sosial

Moch. Arief Cahyono menjelaskan bahwa foto data awal yang beredar mencantumkan nilai Rp 1,3 miliar, namun tidak menunjukkan satuan volume secara lengkap. Angka 21.874 yang tercantum merupakan jumlah paket beras, dengan setiap paket berisi lima kilogram.

Dia menekankan, 'Hal ini sudah kami perbaiki untuk menghindari kesalahpahaman informasi di masyarakat.' Penjelasan tersebut muncul setelah adanya kebingungan dari publik mengenai jumlah neto yang disalurkan.

Kementan memastikan bahwa audit untuk nilai dan volume bantuan telah dilakukan secara transparan. Ini untuk menghindari keraguan di tengah masyarakat mengenai akuntabilitas penyaluran bantuan.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi Kerja Dari Rumah untuk ASN

Bantuan Diterima dari Berbagai Pihak

Arief juga menyatakan bahwa Kementan tidak menggunakan anggaran kementerian untuk membeli barang bantuan. Semua bantuan diterima dalam bentuk barang dari mitra dan sumbangan pihak lain yang ingin berkontribusi.

Setelah menerima bantuan, tugas Kementan adalah menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah yang terkena dampak bencana. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan disalurkan dengan tepat.

Beliau menambahkan, 'Kami terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit,' untuk menekankan transparansi dalam proses ini.

Mengawasi Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan nilai dan volume bantuan yang signifikan, Kementan berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal. Inspektorat Jenderal akan berperan aktif dalam pengelolaan dan distribusi bantuan.

Kementan ingin memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Arief menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan.

'Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan,' tutupnya sambil menggarisbawahi tanggung jawab kementerian.

Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024