Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal sebagai Titiek Soeharto, menyuarakan kegeramannya dalam rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana banjir bandang yang melanda Sumatera.
Baca juga: Deddy Mahendra Desta Dukung Tuntutan 17+8 di Tengah Kontroversi
Dia menekankan pentingnya penghentian praktik penebangan pohon yang merugikan masyarakat dan memperparah dampak bencana tersebut.
Kegeraman Titiek Soeharto dan Tuntutan Penghentian Penebangan
Dalam rapat pada Kamis, 4 Desember 2025, Titiek Soeharto mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak buruk dari penebangan pohon. 'Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,' ucapnya.
Dia mencatat kondisi pohon-pohon besar yang telah dipotong dan menekankan bahwa penghilangan pohon berumur panjang tersebut merugikan masyarakat yang berupaya melestarikan lingkungan. 'Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan,' jelasnya.
Titiek juga mengingatkan tentang fungsi penting pohon dalam mencegah erosi dan menjaga kualitas udara. 'Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,' tambahnya.
Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Mengejutkan
Tindakan Perusahaan Pasca-Bencana
Titiek Soeharto melanjutkan kritiknya dengan memperhatikan truk-truk pengangkut kayu yang melintas di dekat lokasi banjir. 'Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Sungguh menyakitkan banget itu,' ujarnya.
Dia menganggap tindakan tersebut sebagai ekspresi ketidakpedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. 'Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,' tambahnya.
Menghadapi situasi ini, Titiek menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perizinan perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan bencana.
Respons Menteri Kehutanan terhadap Isu Lingkungan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui bahwa bencana yang terjadi merupakan momen untuk memperbaiki pengelolaan hutan di Indonesia. 'Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,' katanya.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi pengelolaan hutan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 'Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,' sambungnya.
Menteri juga mengungkapkan langkah konkret dengan tidak menerbitkan izin baru selama satu tahun sebagai bagian dari langkah penyelesaian masalah ini. 'Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,' ujarnya.
Baca juga: Manchester United dan Manchester City Cari Kiper Baru Menjelang Bursa Transfer
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: