Penemuan Beras Impor Ilegal di Aceh, Menteri Pertanian Mengungkap 250 Ton Beras Tanpa Izin

Penemuan Beras Impor Ilegal di Aceh, Menteri Pertanian Mengungkap 250 Ton Beras Tanpa Izin

Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mengungkapkan bahwa terdapat 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia dari Thailand melalui Sabang, Aceh.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia dan Siap Perkuat Timnas

Pengungkapan ini terjadi dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Kalibata 10, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, 23 November 2025.

Rincian Penemuan Beras Ilegal

Menteri Sulaiman menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan mengenai masuknya beras ilegal sekitar pukul 2 siang dan segera menginstruksikan untuk melakukan penyegelan.

Ia menegaskan, "Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat."

Tim kementerian langsung berkoordinasi untuk memastikan beras tersebut tidak beredar di masyarakat dan segera dilakukan penyegelan.

Sulaiman juga mengungkap hasil pengusutan menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan terkait izin impor beras tersebut.

Alasan di Balik Impor Ilegal

Dalam temu pers, Amran menyampaikan bahwa dugaan sumber beras ilegal ini berasal dari Thailand dan Vietnam, terindikasi karena harga beras dari negara tersebut cukup murah.

Baca juga: Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru: Diduga Lakukan Provokasi Anarkis

Ia menjelaskan, "Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras," menegaskan bahwa kebijakan swasembada pangan tidak dipatuhi.

Amran juga mengidentifikasi lokasi penyimpanan beras ilegal di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG), yang merupakan perusahaan swasta di kawasan tersebut.

Ia mencatat bahwa pelaku berusaha menggunakan alasan bahwa Sabang berada di zona bebas perdagangan, namun kebijakan pusat tetap harus ditegakkan.

Tindakan Lanjutan dan Kolaborasi

Menteri Pertanian mengapresiasi kerjasama semua pihak dalam penanganan kasus ini, menekankan pentingnya respons cepat terhadap pelanggaran hukum.

Sulaiman menuturkan, "Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja sama dan bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah ini."

Pihak kementerian akan terus menyelidiki jaringan yang terlibat dalam kegiatan impor ilegal dan memastikan tindakan hukum dilaksanakan.

Komitmen untuk memperkuat pengawasan dan melindungi sektor pertanian di Indonesia akan menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca juga: Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kericuhan