China telah resmi mengajukan pengaduan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait situasi diplomatik yang memanas dengan Jepang. Dalam surat tersebut, mereka menuduh Tokyo mengancam 'intervensi bersenjata' terhadap situasi di Taiwan.
Baca juga: Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online: Komnas HAM temukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyampaikan surat ini dengan menegaskan bahwa pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, adalah pelanggaran hukum internasional yang serius.
Pengaduan Resmi China ke PBB
Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, mengirim surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Jumat, 21 November 2025. Dalam surat tersebut, Fu mengklaim bahwa pernyataan PM Jepang, Sanae Takaichi, adalah 'pelanggaran berat terhadap hukum internasional'.
Fu menekankan, 'Jika Jepang berani mencoba intervensi bersenjata dalam situasi lintas selat, itu akan menjadi tindakan agresi.' Pernyataan ini menunjukkan ketegangan yang meningkat dalam hubungan antara China dan Jepang.
Dia juga menambahkan, 'China akan dengan tegas mempraktikkan hak membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional, serta dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.'
Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo di Jakarta
Ketegangan Diplomatik dan Respons Tokyo
Situasi ini dipicu oleh pernyataan kontroversial dari PM Takaichi yang menyebutkan bahwa potensi serangan China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang dan berpotensi memicu respons militer. Ini menandai perubahan signifikan dalam sikap Jepang yang sebelumnya lebih berhati-hati dalam berkomentar mengenai Taiwan.
Belum ada tanggapan resmi dari Kantor PM Jepang atau Kementerian Luar Negeri Jepang mengenai surat pengaduan yang dikirim oleh Duta Besar China. Tindakan ini mencerminkan kompleksitas dalam hubungan bilateral yang sudah penuh ketegangan.
Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hubungan diplomatik yang telah dibina mungkin terancam akibat pernyataan tersebut.
Dampak Terhadap Hubungan Bilateral
Pernyataan PM Takaichi mulai menunjukkan dampak negatif terhadap hubungan bilateral antara China dan Jepang. China menyebut pernyataan tersebut sebagai 'sangat merusak' bagi kerja sama perdagangan antara kedua negara.
Sektor-sektor seperti pariwisata juga mulai terpengaruh, dengan pembatalan konser musisi Jepang di China. Selain itu, kapal pesiar dari China dilaporkan mulai menghindari pelabuhan Jepang, mencerminkan reaksi di lapangan terhadap ketegangan diplomatik ini.
Perselisihan ini terjadi setelah pertemuan antara PM Takaichi dan Presiden China Xi Jinping, di mana keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan yang stabil. Namun, pernyataan baru ini menunjukkan tantangan serius yang harus dihadapi dalam menjaga hubungan bilateral.
Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: