Isu dugaan mark up dalam pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, kembali mencuat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan kesiapannya untuk memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu ini.
Baca juga: Deddy Mahendra Desta Dukung Tuntutan 17+8 di Tengah Kontroversi
Mahfud menggarisbawahi bahwa meskipun ia tidak akan mengajukan laporan formal, ia siap dipanggil untuk menceritakan informasi yang dimilikinya. Ini menunjukkan keseriusan dalam menanggapi potensi tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat.
Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Kembali munculnya isu dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi sorotan utama. Mahfud MD mengklaim bahwa biaya per satu kilometer untuk proyek tersebut ditaksir mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat, padahal di China hanya sebesar 17-18 juta dolar AS.
Dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menekankan perbedaan mencolok antara estimasi biaya di Indonesia dan China. "Naik tiga kali lipat," ujarnya, yang makin menyoroti potensi tindak pidana korupsi dalam proyek ini.
Dugaan mark up ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendapatkan respons dari KPK. Mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan aduan masyarakat mengenai proyek ini.
Baca juga: Sidang Etik Terkait Kematian Pengemudi Ojek Online: Tindakan Berat di Lingkungan Polri
Respons Mahfud MD terhadap KPK
Mahfud MD menyampaikan bahwa KPK seharusnya lebih proaktif dalam menanggapi isu ini. "Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget dan punya data," ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya ketersediaan informasi dari berbagai pihak agar KPK dapat menelusuri lebih dalam mengenai kebijakan yang diterapkan dalam proyek Whoosh. Keberadaan banyak pihak yang berpotensi memberikan informasi dinilai sangat penting.
Menanggapi pernyataan ini, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa mereka akan bertindak proaktif dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi ini. Ini menunjukkan komitmen KPK dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan korupsi.
Pernyataan Mahfud MD
Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek besar seperti Whoosh. Menurutnya, publik berhak mendapatkan informasi tentang penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak.
Ia juga menolak untuk membuat laporan resmi kepada KPK, mengatakan, "Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga." Ini menegaskan posisinya bahwa ia merasa tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan tersebut.
Dengan situasi ini, publik semakin menantikan tindakan dari KPK terkait isu mark up yang mengarah pada potensi praktik korupsi dalam pengadaan proyek kereta cepat ini.
Baca juga: Manchester United dan Manchester City Cari Kiper Baru Menjelang Bursa Transfer
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
