BEM SI Gelar Demonstrasi Menyikapi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

BEM SI Gelar Demonstrasi Menyikapi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi pada 20 Oktober 2025 untuk memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi ini, mereka menuntut evaluasi kinerja pemerintah dengan menyampaikan 17 poin tuntutan yang menyoroti isu-isu signifikan.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Melanjutkan Perjalanan ke China Usai Kerusuhan

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dia mengungkapkan bahwa banyak masalah baru muncul yang menunjukkan ketimpangan dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Poin Tuntutan Utama BEM SI

Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG). BEM SI menyatakan bahwa program ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam hal infrastruktur dan distribusi.

Muzammil mengungkapkan, "Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik." Hal ini menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi demonstrasi yang diadakan.

Mahasiswa juga menyoroti tindakan represif yang dialami oleh para aktivis yang berunjuk rasa. Mereka menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap serta penghentian segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis.

Muzammil menambahkan, "Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi."

Baca juga: Apple Siapkan Peluncuran iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray

Tuntutan Reformasi dan Evaluasi Kementerian

BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih, serta pencopotan beberapa menteri yang dianggap bermasalah. Diantaranya, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan, yang dinilai gagal menjaga lingkungan dan sumber daya alam.

Mahasiswa juga mendesak reformasi struktural lembaga legislatif untuk menghentikan praktik politik transaksional. Mereka menekankan perlunya parlemen yang mewakili kepentingan rakyat.

Di sektor pendidikan, mereka menuntut pemenuhan alokasi 20 persen APBN secara nyata, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Permintaan ini dianggap sangat mendesak untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Isu Lingkungan dan Hubungan Internasional

BEM SI mengkritik anggaran pertahanan dan keamanan yang dinilai tidak seimbang di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Mereka mendesak transparansi penggunaan anggaran dan pembatasan peran militer dalam kehidupan sipil.

Muzammil memaparkan bahwa, "Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan." Mahasiswa juga menuntut penghentian proyek food estate yang dianggap merusak lingkungan serta pengesahan berbagai RUU pro-rakyat.

Dalam konteks hubungan internasional, mereka meminta pemerintah untuk menegaskan sikap menolak normalisasi dengan rezim zionis Israel, serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di dalam negeri.

Baca juga: Presiden Prabowo Temui Pimpinan Serikat Pekerja Bahas Aksi Demonstrasi dan RUU