Penerima Bansos di Indonesia Terindikasi Terlibat Judi Online dan Pendanaan Terorisme

Generated by Journalist AI

Lebih dari 571 ribu penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia terindikasi terlibat dalam praktik judi online dan pendanaan terorisme. Pemerintah berencana untuk mencoret nama-nama penerima yang terlibat dalam tindakan pidana tersebut.

Temuan PPATK Terkait Penerima Bansos

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa pencocokan data menunjukkan bahwa sebanyak 100 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos teridentifikasi terlibat dalam kegiatan terorisme. “Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, hasil awal menunjukkan bahwa transaksi yang terkait dengan 570 ribuan NIK terindikasi judi mencapai lebih dari Rp 900 miliar. Ivan menambahkan bahwa hasil ini baru diperoleh dari satu bank BUMN, dan masih ada beberapa bank lain yang akan diperiksa.

Pernyataan Ketua DPR dan Implikasinya

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran detail terhadap penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Puan menekankan, “Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas.”

Dia juga menyoroti pentingnya validasi data agar penerima yang seharusnya mendapat perlindungan tidak menjadi korban penyalahgunaan. “Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” tambahnya.

Puan mencatat adanya modus jual beli rekening yang berpotensi menambah masalah dalam data penerima bansos. “Dalam kasus judi, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas,” jelasnya.

Reaksi dari Kementerian Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan akan mendalami temuan ini lebih lanjut. “Ya kita akan dalami, kita akan lihat apakah benar-benar dimanfaatkan untuk judi oleh penerima manfaat dan pihak lain,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa jika terbukti ada penyalahgunaan, pihaknya tidak segan-segan untuk mencoret penerima bansos. “Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar terlibat judi, dan sengaja menggunakan bansos untuk keperluan judi maka kita akan coret,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat sasaran dan menghindari praktik ilegal. “Ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti,” tuturnya.