Rabu, 11 MARET 2026 • 11:38 WIB

KPK Tangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam Operasi Tangan Basah

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Hendri Praja pada Senin, 9 Maret. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek yang dijalankan oleh Pemkab Rejang Lebong.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan 13 individu lainnya, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta. Kasus ini menyeruak pada saat pemerintah tengah gencar memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Detail Operasi Tangkap Tangan

Pada tanggal 9 Maret 2026, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan, berhasil menangkap Bupati Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri Praja. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengkonfirmasi bahwa tindakan ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Operasi ini juga mengungkap hal mencolok lain, yakni bahwa sebelumnya di bulan Januari 2026, KPK melakukan OTT yang berujung pada penangkapan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak. Ini menegaskan komitmen KPK dalam menindak praktik korupsi di sektor pemerintahan.

Penangkapan kali ini diharapkan dapat menjadi sinyal bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi, dan dapat membawa pengaruh positif dalam penegakan hukum di daerah.

Dugaan Suap dan Tindakan KPK

KPK menyatakan bahwa total 13 orang yang diamankan diduga terlibat dalam kasus suap proyek. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa sebagian dari mereka telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta.

Dalam operasi ini, KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai. Penyitaan tersebut merupakan langkah untuk mengungkap lebih dalam praktik korupsi yang terjadi di Pemkab Rejang Lebong.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengungkap jaringan yang lebih luas terkait dugaan praktik korupsi dan memastikan bahwa semua yang terlibat dibawa ke ranah hukum.

Respons Partai Amanat Nasional

Setelah penangkapan ini, Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan strukturalnya di partai. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

PAN menyatakan komitmennya terhadap transparansi dan penegakan hukum, serta meminta seluruh kepala daerah untuk menjalankan amanah rakyat dengan sebaik mungkin. Ini menunjukkan tanggung jawab partai dalam menghadapi masalah yang melibatkan kadernya.

Pernyataan resmi dari PAN juga menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan dukungan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi.