Transparansi Algoritma dan Moderasi Konten: Permintaan Menteri Kominfo kepada Meta

Transparansi Algoritma dan Moderasi Konten: Permintaan Menteri Kominfo kepada Meta

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya transparansi dalam algoritma dan sistem moderasi konten Meta, yang meliputi platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Baca juga: Deddy Mahendra Desta Dukung Tuntutan 17+8 di Tengah Kontroversi

Beliau mengungkapkan kekhawatiran mengenai maraknya misinformasi yang dapat memicu polarisasi sosial di ruang digital Indonesia.

Permintaan Transparansi dari Pemerintah

Dalam pertemuan di kawasan SCBD Jakarta, Meutya Hafid menyampaikan permintaannya kepada manajemen Meta untuk membuka informasi mengenai algoritma yang digunakan dalam merekomendasikan konten kepada pengguna.

Ia menegaskan pentingnya pemahaman mengenai potensi penguatan konten yang bersifat provokatif atau menyesatkan yang dapat berdampak negatif di masyarakat.

Pemerintah berharap dengan transparansi ini, masyarakat bisa lebih kritis terhadap konten yang mereka konsumsi.

Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Terbaru dalam Teknologi Visual untuk Pengalaman Menonton Optimal

Tanggung Jawab Meta Terhadap Pengguna di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa dengan jumlah pengguna internet sekitar 230 juta di Indonesia, Meta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan konten yang dibagikan tidak memperburuk situasi sosial.

Sebagai tindakan pencegahan, pemerintah mengharapkan kepatuhan Meta terhadap peraturan yang berlaku dapat meningkat.

Data menunjukkan bahwa kepatuhan Meta dalam menangani konten judi online, disinformasi, serta fitnah dan kebencian hanya mencapai 28,47%, yang dianggap sangat rendah.

Upaya Pemerintah dalam Pengawasan Ruang Digital

Kunjungan kerja ini juga melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga, termasuk unsur keamanan dan penegak hukum, untuk memperkuat pengawasan di ruang siber Indonesia.

Meutya Hafid menekankan urgensi meningkatkan kemampuan Meta dalam moderasi konten agar dapat memahami konteks lokal, budaya, dan dinamika sosial masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 40 Undang-Undang ITE yang menetapkan kewajiban pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari dampak negatif aktivitas digital.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Ukir Rekor Baru dengan Transfer Alexander Isak