Rabu, 04 MARET 2026 • 15:39 WIB

Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, Disangka Terlibat Korupsi Pengadaan Outsourcing

Author

Edi Hidayat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Pengumuman ini disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2026.

Penetapan Tersangka oleh KPK

KPK mengambil langkah tegas untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan setelah mengumpulkan cukup alat bukti. Deputi Asep menekankan, 'KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030.'

Tindakan ini diambil setelah KPK menjalankan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) selama bulan Ramadhan, di mana Fadia ditangkap di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya, serta 11 orang lainnya dari Pekalongan.

Alasan Penahanan dan Pasal yang Dilanggar

KPK memutuskan untuk menahan Fadia Arafiq selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026. Proses penahanan ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Fadia diancam dengan pelanggaran Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Implikasi untuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Kasus ini tentu saja membawa dampak signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dengan ditetapkannya Fadia Arafiq sebagai tersangka, pengawasan terkait pengadaan layanan alih daya perlu diperketat di lingkungan pemda.

KPK menggarisbawahi bahwa pengadaan outsourcing ini melibatkan beberapa dinas di pemerintah kabupaten, menekankan pentingnya transparansi dalam semua bentuk pengadaan.