Kamis, 26 FEBRUARI 2026 • 21:25 WIB

Pemimpin AS Dorong Kebijakan Data Global dalam Menghadapi Tantangan Internasional

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintahan Presiden Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk mendorong kebijakan pengelolaan data yang lebih fleksibel secara internasional. Hal ini bisa memicu ketegangan dalam hubungan diplomatik di era digital saat ini.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio ini menginstruksikan diplomat Amerika untuk melobi negara lain agar tidak memberlakukan regulasi ketat terkait pemrosesan data pribadi warga.

Kebijakan Data Internasional yang Kontroversial

Dalam dokumen yang ditandatangani, pemerintah AS menekankan pentingnya agar negara lain tidak menerapkan aturan yang dapat membatasi pengelolaan data oleh perusahaan teknologi Amerika. Pentingnya kebijakan ini dianggap mampu menjaga arus data global dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam beroperasi di luar negeri.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa regulasi ketat terkait kedaulatan data yang dilakukan oleh berbagai negara dapat mengganggu arus data internasional. Mereka juga khawatir bahwa hal ini akan meningkatkan biaya dan risiko dalam aspek keamanan siber bagi perusahaan-perusahaan di AS.

Dampak Aturan Eropa terhadap Perusahaan Teknologi AS

Sejak diterapkannya General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa, banyak perusahaan teknologi yang berasal dari AS harus menghadapi tantangan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi. Regulasi ini membatasi transfer data warga Eropa ke luar kawasan, dan telah menyebabkan denda yang cukup signifikan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Kekhawatiran mengenai privasi dan pengawasan di Eropa semakin meningkat, memperburuk tekanan terhadap perusahaan berbasis kecerdasan buatan asal Amerika dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang lebih ketat dapat menjadi isu berkelanjutan bagi para pelaku industri teknologi di luar kawasan Eropa.

Strategi Global dan Tantangan dari China

Dokumen yang dilansir juga menyebutkan tantangan yang muncul dari kebijakan data yang semakin ketat diterapkan oleh China. Negara tersebut meningkatkan pengendalian terkait penyimpanan dan transfer data melalui berbagai proyek infrastruktur teknologi.

Seiring dengan kebijakan restriktif yang diterapkan, China berusaha memperluas pengaruh globalnya dengan memanfaatkan data untuk kepentingan strategis. Hal ini memberikan tantangan tambahan bagi kebijakan data internasional yang diusulkan oleh pemerintah AS.

Diplomat AS juga didorong untuk mempromosikan forum Global Cross-Border Privacy Rules sebagai langkah untuk memperkuat arus bebas data sambil tetap menjunjung tinggi privasi. Forum ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan regulasi yang muncul di berbagai negara.