Minggu, 22 FEBRUARI 2026 • 17:22 WIB

Penggunaan Satuan Brimob oleh Polri Dapat Menyebabkan Kontroversi dan Kekerasan

Author

Fiddy Anggriawan

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, meminta Polri untuk menghentikan penggunaan satuan Brigade Mobil (Brimob) dalam menangani masyarakat, terutama saat unjuk rasa.

Pernyataan ini diungkapkan setelah insiden kekerasan yang menewaskan seorang pelajar berusia 14 tahun di Tual, Maluku.

Pernyataan Anggota DPR Mengenai Brimob

Nasir Djamil menegaskan bahwa pengerahan Brimob dalam konflik sosial tidak sesuai dengan pendekatan pemolisian yang ideal.

"Komisi III DPR RI menaruh harapan kepada institusi Polri agar dalam menangani unjuk rasa tidak mengedepankan anggota paramiliter seperti Brimob," katanya.

Ia menambahkan bahwa interaksi dengan masyarakat seharusnya dilakukan oleh personel yang memahami prinsip-prinsip pemolisian masyarakat.

"Pemolisian masyarakat atau polmas adalah upaya polisi untuk merangkul dan bersahabat dengan masyarakat," jelasnya.

Pentingnya Pendekatan Preventif dalam Penanganan Kejadian

Nasir Djamil menggarisbawahi perlunya strategi deteksi dini dan pencegahan untuk mencegah konflik dengan masyarakat.

"Tentu saja, upaya-upaya deteksi dan tangkal dini lebih penting ketika anggota Polri berhadapan dengan masyarakat," ungkapnya.

Dalam konteks patroli dan penegakan hukum harian, ia percaya bahwa fungsi lain seperti turjawali dan Resmob lebih tepat daripada Brimob.

Hal ini penting karena Brimob seharusnya digunakan dalam situasi yang ekstrem dan bukan untuk menghadapi masyarakat sipil.

Reformasi Polri dan Penanganan Kasus Kekerasan

Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, juga mendesak agar Brimob tidak terlibat dalam situasi yang menyangkut interaksi langsung dengan masyarakat.

Desakan ini muncul pasca insiden yang merenggut jiwa seorang remaja, sebuah situasi yang seharusnya tidak membutuhkan satuan khusus.