Sabtu, 21 FEBRUARI 2026 • 12:03 WIB

Pembatalan Tarif Presiden Trump oleh Mahkamah Agung AS: Sebuah Tinjauan Kebijakan Perdagangan

Author

Fiddy Anggriawan

Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi membatalkan sebagian besar tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, menandai perubahan besar dalam kebijakan perdagangan negara tersebut.

Keputusan ini menyoroti batasan kekuasaan eksekutif dalam penerapan tarif, yang sebelumnya dianggap sebagai instrumen penting dalam strategi perdagangan.

Putusan Mengenai Tarif Resiprokal

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tarif resiprokal terhadap mitra dagang utama, seperti Meksiko, Kanada, dan China, tidak sah. Tarif tersebut awalnya dikenakan dengan dasar darurat ekonomi, berkaitan dengan masalah narkotika dan imigrasi.

Mahkamah menjelaskan bahwa penerapan tarif ini melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 'Apabila Kongres memang bermaksud memberikan 'kewenangan luar biasa', hal tersebut seharusnya dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang,' kata Mahkamah dalam putusannya.

Pembatalan tarif ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan perdagangan, terutama karena Trump sebelumnya mengandalkan tarif sebagai strategi utama untuk diplomasi perdagangan.

Kebijakan Yang Masih Berlaku

Walaupun sejumlah tarif telah dibatalkan, beberapa tarif sektoral seperti bea masuk baja dan aluminium masih tetap berlaku. Tarif ini diberlakukan melalui undang-undang yang berbeda dan tidak terpengaruh oleh keputusan Mahkamah Agung.

Di samping itu, investigasi perdagangan lainnya terus berlangsung dan dapat menghasilkan tarif baru di sektor-sektor tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tarif dibatalkan, dinamika perdagangan internasional masih mungkin berubah.

Keberlanjutan tarif di sektor lain menjadi perhatian, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan terhadap hubungan dagang Amerika Serikat dengan kedua mitra utama.

Implikasi Terhadap Kebijakan Perdagangan AS

Keputusan Mahkamah Agung ini memperkuat putusan pengadilan perdagangan yang lebih rendah yang telah menetapkan tarif berbasis IEEPA sebagai ilegal. Sebelumnya, pemerintah AS mencoba menunda penerapan putusan tersebut dengan melakukan banding.

Dengan dibatalkannya tarif ini, banyak pihak mulai memikirkan kembali strategi perdagangan untuk masa depan. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa kebijakan seperti ini berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dengan mitra dagang utama dan mempengaruhi stabilitas pasar.

Situasi ini membuka peluang bagi debat baru mengenai bagaimana Amerika Serikat seharusnya menangani kebijakan perdagangan di era yang semakin kompleks ini.