Jumat, 20 FEBRUARI 2026 • 13:57 WIB

Modus ‘Safe House’ untuk Menyimpan Uang Korupsi di Bea Cukai Terungkap

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik penyewaan 'safe house' yang digunakan untuk menyimpan uang hasil suap dalam kasus importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah KPK melakukan penyitaan uang senilai Rp 5 miliar dalam penggerebekan di Ciputat, Tangerang Selatan.

Penggrebekan dan Penemuan Uang Hasil Korupsi

Pada tanggal 13 Februari 2026, KPK melaksanakan penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan. Penggerebekan ini menghasilkan penemuan lima koper berisi uang tunai sebagai dugaan hasil korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, 'Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di lokasi pihak terkait, di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.'

Uang yang disita terdiri dari berbagai mata uang asing, seperti Dollar Amerika Serikat, Dollar Singapura, dan Ringgit Malaysia, serta beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.

Penyewaan Safe House dan Dugaan Keterlibatan Pejabat

Dalam keterangan lebih lanjut, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa safe house yang disewa diduga digunakan untuk kepentingan operasional pejabat DJBC yang terlibat. 'Modus-modus penggunaan safe house untuk penempatan uang ini masif terjadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai,' tambahnya.

KPK saat ini mendalami lebih dalam mengenai fungsi dari safe house lainnya yang mungkin juga terlibat dalam kasus ini.

Tersangka dan Pemufakatan Jahat

KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat DJBC dan pihak dari perusahaan PT Blueray.

Asep, salah satu anggota tim KPK, menyatakan bahwa para tersangka terlibat dalam pemufakatan jahat untuk memperlancar jalur impor barang tanpa pengawasan ketat.

Pemufakatan tersebut diketahui telah dimulai sejak Oktober 2025, melibatkan pejabat DJBC dan pihak terkait dari PT Blueray.