Dorong Akses Bantuan Bencana dari Diaspora Aceh, Wakil Ketua DPR Bertindak Cepat

Dorong Akses Bantuan Bencana dari Diaspora Aceh, Wakil Ketua DPR Bertindak Cepat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya pembukaan akses bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia ke Indonesia, tanpa ada hambatan birokrasi. Hal ini disampaikan saat rapat dengan pemerintah yang membahas penanganan bencana di Sumatera.

Baca juga: Kunto Aji: Artis Tak Perlu Perlakuan Istimewa di DPR

Dasco menjelaskan bahwa bantuan yang dibutuhkan meliputi barang-barang esensial seperti minyak goreng dan gula pasir, dan meminta klarifikasi mengenai kewenangan pengawasan bantuan tersebut.

Diskusi Mengenai Kewenangan Pengiriman Bantuan

Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Dasco menanyakan mengenai kewenangan yang mengakibatkan bantuan tersebut tertahan. "Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini," tutur Dasco.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengawasan berada di bawah kewenangan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dia memberikan informasi bahwa bantuan yang sedang dibahas mencakup berbagai barang penting untuk kebutuhan darurat.

Bantuan tersebut meliputi minyak goreng, gula pasir, dan makanan siap saji. Tito mengingatkan bahwa kompleksitas dalam perizinan juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

Baca juga: Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kericuhan

Rincian Bantuan yang Diterima

Tito menjelaskan lebih rinci mengenai bantuan yang sedang dalam proses, antara lain 3.000 liter minyak goreng senilai Rp 1 miliar, 5.000 dus makanan siap saji, serta 3.000 karung pakaian baru. Selain itu, terdapat juga 1 miliar Al-Qur'an dan perlengkapan toilet senilai Rp 4,8 miliar yang tengah disiapkan.

"Nah, ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang," imbuh Tito, mengungkapkan bahwa proses perizinan masih memerlukan izin dari kementerian teknis terkait.

Informasi ini memberikan gambaran jelas mengenai skala bantuan yang siap diterima, sekaligus menunjukkan pentingnya administrasi yang efisien untuk pengiriman bantuan kemanusiaan.

Usulan untuk Memfasilitasi Pengiriman Bantuan

Dasco mengusulkan agar pengiriman satu kali ini tidak menjadi masalah berlarut-larut, dan meminta bantuan dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat prosesnya. "Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia," katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam rapat itu, mengungkapkan keprihatinan mengenai komoditas beras yang dianggap sensitif. Ia menyarankan agar bantuan tersebut diuangkan, mengingat situasi ekspor yang sedang berlangsung.

Hal ini mencerminkan peranan berbagai kementerian dalam sinergi untuk memastikan bantuan diterima dengan cepat dan tepat sasaran.

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Kenaikan Pangkat untuk Polisi yang Terluka