Kamis, 12 FEBRUARI 2026 • 13:46 WIB

Israel Resmi Bergabung dengan Dewan Perdamaian AS: Apa Artinya bagi Kawasan?

Author

Fiddy Anggriawan

Israel telah resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam kunjungannya ke Washington baru-baru ini.

Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November tahun lalu. Resolusi ini memberikan mandat untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza setelah gencatan senjata dilakukan.

Inisiatif ini lahir pasca-gencatan senjata di Gaza yang dimulai pada Oktober, didukung oleh rencana Trump dan disetujui oleh Israel serta kelompok militan Palestina, Hamas.

Netanyahu menegaskan pentingnya kolaborasi internasional, menyatakan bahwa "keberadaan Dewan Perdamaian sangat penting untuk mencapai kedamaian yang berkelanjutan dan stabilisasi di kawasan tersebut."

Kritik Terhadap Dewan Perdamaian

Terdapat kekhawatiran dari para pakar hak asasi manusia mengenai pengawasan Trump yang dinilai menyerupai struktur kolonial. Mereka berpendapat bahwa kehadiran Israel tanpa perwakilan Palestina dapat merusak legitimasi dewan.

Sel sejumlah negara anggota PBB menunjukkan keraguan untuk mendukung inisiatif ini, terutama dari negara-negara Barat yang merupakan sekutu AS.

Situasi di Gaza tetap memprihatinkan dengan banyaknya korban jiwa, di mana sejak Oktober, sudah ada 580 warga Palestina dan empat tentara Israel yang dilaporkan tewas.

Agenda Pertama Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian dijadwalkan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari di Washington. Pertemuan ini akan membahas langkah-langkah rekonstruksi Gaza pasca-konflik.

Pertemuan diharapkan akan menyoroti peran dan tanggung jawab anggota dewan serta kebutuhan pengawasan situasi keamanan dan kemanusiaan di Gaza.

Trump, sebagai pemimpin pertemuan, berencana memperluas keterlibatan dewan untuk merespon konflik global, menunjukkan ambisi yang lebih besar daripada sekadar masalah Gaza.