Rabu, 11 FEBRUARI 2026 • 13:39 WIB

Yaqut Cholil Qoumas Ajukan Praperadilan Terkait Kasus Korupsi Haji, KPK Siap Hadapi

Author

Fiddy Anggriawan

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, baru-baru ini mengajukan permohonan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menunggu panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Proses Hukum dan Status Tersangka

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa praperadilan adalah hak setiap warga negara dan KPK menghormati langkah tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa KPK telah mengikuti semua ketentuan hukum acara dalam menangani kasus ini secara profesional.

KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan menetapkan Yaqut serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka.

Dugaan Kerugian Keuangan Negara

KPK menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengonfirmasi bahwa kuota haji adalah bagian dari keuangan negara.

Dalam penyidikan ini, KPK juga menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kasus ini menunjukkan potensi kerugian yang signifikan, sehingga memerlukan penanganan serius dari aparat hukum.

Tindakan KPK dan Jadwal Sidang

KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk rumah Yaqut, kantor agen perjalanan haji, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa banyak barang bukti yang disita, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik.

Sidang pertama permohonan praperadilan Yaqut dijadwalkan pada 24 Februari 2026, meskipun hingga saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap Yaqut dan Ishfah.