Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 21:32 WIB

Krisis Pergerakan Tanah di Tegal: Ribuan Warga Terpaksa Mengungsi

Author

Fiddy Anggriawan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa pergerakan tanah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, masih menjadi ancaman hingga saat ini.

Jumlah pengungsi akibat fenomena ini meningkat, mencatat 2.453 jiwa yang berada di titik-titik pengungsian.

Detail Pengungsi dan Lokasi Pengungsian

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa dari total pengungsi, terdapat 945 laki-laki dan 982 perempuan. Angka ini juga meliputi 220 lansia, tiga ibu hamil, dan 179 anak-anak, yang menunjukkan tingkat kerentanan dalam populasi tersebut.

Pengungsi kini ditempatkan di delapan lokasi berbeda, termasuk fasilitas umum seperti Majelis Az Zikir wa Rotibain dan SD Negeri 2 Padasari. Penempatan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan serta akses yang memadai untuk kebutuhan dasar mereka.

BNPB berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengelola situasi darurat, termasuk penyediaan logistik dan kebutuhan makanan bagi para pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Proses Pendataan dan Pemenuhan Kebutuhan

Menurut Abdul Muhari, BNPB tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pendataan warga yang terdampak pergerakan tanah. Pendataan ini penting untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pembangunan hunian sementara.

Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal terlibat dalam verifikasi dan pembaruan data secara mendetail. Langkah ini krusial untuk mengeluarkan surat keputusan mengenai kebutuhan hunian sementara bagi pengungsi.

Selama situasi darurat ini berlangsung, BNPB terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga agar penanganan masalah menjadi lebih efektif dan teroganisir.

Asesmen dan Rencana Relokasi

BNPB juga mendampingi tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan asesmen kelayakan lahan untuk tempat hunian sementara. Asesmen ini bertujuan memastikan lokasi relokasi yang aman dan layak huni bagi para pengungsi.

Proses asesmen dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi kondisi lingkungan serta potensi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh warga setelah dipindahkan. Hal ini bertujuan untuk mendukung keputusan yang tepat mengenai tempat tinggal baru.

Keberlanjutan program relokasi sangat diharapkan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak, mengingat ancaman pergerakan tanah masih ada.