Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 21:29 WIB

DPR Dorong Transparansi Nilai Kontrak Piala Dunia 2026 oleh TVRI

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi VII DPR RI mendesak TVRI untuk transparan dalam mengungkap nilai kontrak hak siar Piala Dunia 2026. Permintaan ini berkaitan dengan penggunaan dana publik untuk pendanaan hak siar tersebut.

Anggota DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, mengungkap tantangan dalam mengungkap angka konkret karena fluktuasi nilai tukar.

Desakan Komisi VII DPR RI

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, meminta manajemen LPP TVRI untuk memberikan informasi terkait nilai kontrak hak siar Piala Dunia 2026. Ia menekankan, 'Tolong transparan ya nanti ya. Kami menghendaki, Bapak transparan. Ini duit negara.'

Yoyok juga menyoroti bahwa transparansi anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Dalam konteks ini, TVRI diharapkan dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan.

Rekan Yoyok, Andika Satya Wasisto dari Partai Golkar, juga menyerukan hal yang sama. Ia meminta angka yang jelas agar masyarakat dapat menilai kelayakan TVRI dalam menyelenggarakan acara besar ini.

Perbandingan Nilai Kontrak

Andika mencatat perbandingan yang relevan antara biaya hak siar di negara lain dan biaya yang harus dikeluarkan oleh TVRI. Ia merujuk data dari Spanyol yang mengeluarkan sekitar 55 juta Euro atau lebih dari Rp1 triliun untuk hak siar serupa.

'Nah ini sama tidak kira-kira TVRI nilainya sekitar Rp1 triliun tersebut? Karena ini anggaran negara, Pak. Jadi tidak bisa main-main juga,' tegas Andika.

Perbandingan ini menyoroti pentingnya TVRI untuk dapat memberikan angka yang relevan agar masyarakat paham mengenai besaran anggaran yang berhubungan dengan hak siar Piala Dunia.

Penjelasan TVRI Mengenai Anggaran

Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam memberikan nilai kontrak secara terbuka. Ia menyebut adanya komponen pajak dan fluktuasi nilai tukar yang belum final.

'Masih ada hitung-hitungan tentang nilai kurs fluktuatif sekali. Jadi kalau dulu sampai sekarang tuh dengan nilai kurs sekarang itu boleh saya sampaikan Rp32 miliar Pak, bedanya Pak, besar sekali,' jelas Iman.

Iman juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah melalui APBN hanya mencakup biaya lisensi hak siar yang disetorkan kepada pemegang lisensi utama. Untuk biaya operasional lainnya, TVRI harus mencarinya sendiri.