Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 20:55 WIB

Penerbangan Kontroversial: Deportasi Warga Palestina oleh Pemerintah AS

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan melakukan deportasi warga Palestina dari Amerika Serikat ke Israel dengan menggunakan jet pribadi. Tindakan ini telah menjadi pusat perhatian karena biaya operasional yang mencapai US$26.000 per jam terbang.

Deportasi ini mencakup dua penerbangan terpisah, yang pertama pada 21 Januari dengan delapan warga Palestina dan yang kedua pada 9 Februari dengan jumlah penumpang yang tidak diungkap.

Detail Deportasi Warga Palestina

Penerbangan pertama, yang berlangsung pada 21 Januari, membawa delapan warga Palestina dari Arizona menuju Tel Aviv. Laporan dari konsorsium media seperti The Guardian dan +972 Magazine mengungkapkan bahwa penerbangan kedua dilaksanakan pada 9 Februari.

Pesawat yang digunakan dalam deportasi ini memiliki kapasitas 16 kursi, terpaksa melakukan pengisian bahan bakar di beberapa lokasi termasuk New Jersey, Irlandia, dan Bulgaria sebelum akhirnya mendarat di Bandara Ben Gurion, Israel.

Deportasi ini dioperasikan oleh Dezer Development, sebuah perusahaan properti di bawah Michael Dezer, yang memegang kewarganegaraan ganda Israel-AS. Saat ini, perusahaan ini dikelola oleh putranya, Gil Dezer.

Keterlibatan Pemerintah dan Biaya Operasional

Gil Dezer menyatakan kepada The Guardian, 'Saya tidak pernah mengetahui siapa penumpang jet milik saya ketika di sewa oleh pemerintah AS.' Proses penyewaan pesawat dilakukan melalui Journey Aviation, perusahaan yang berbasis di Florida.

Biasanya, pemerintah AS memilih untuk menggunakan pesawat komersial dalam proses deportasi, sehingga penggunaan jet pribadi untuk kasus ini menjadi perhatian tersendiri di kalangan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah Israel dalam proses pemulangan warga Palestina juga dianggap tidak biasa, sebab pengembalian tersebut dilakukan ke wilayah yang sedang berada di bawah pendudukan militer.

Tanggapan Resmi dan Kebijakan Deportasi

Middle East Eye telah mencoba menghubungi Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendapatkan komentar tentang tindakan ini. Pejabat Departemen Luar Negeri menyatakan, 'Sesuai kebijakan Departemen yang telah lama berlaku, kami tidak membahas isi percakapan diplomatik dan antar lembaga yang bersifat tertutup.'

Departemen Luar Negeri menekankan pentingnya koordinasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam penanganan pemulangan imigran ilegal, selaras dengan Perintah Eksekutif 14159 yang fokus pada perlindungan rakyat Amerika.

Lebih lanjut, departemen tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Trump aktif memprioritaskan deportasi cepat bagi imigran ilegal, terutama yang memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat keamanan perbatasan dan keselamatan publik.