Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 20:53 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi: Penyelesaian Masalah BPJS Bisa Dilakukan Tanpa Perpres

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ada solusi cepat untuk menyelesaikan masalah terkait BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu Peraturan Presiden. Pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan aktif mencari jalan keluar dari permasalahan seperti penonaktifan keanggotaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menangani isu yang dihadapi masyarakat tanpa menunggu proses administrasi yang panjang.

Koordinasi dengan DPR RI

Rapat yang berlangsung pada 9 Februari 2026 ini menjadi ajang bagi Prasetyo untuk membahas berbagai isu terkait BPJS Kesehatan di depan anggota DPR RI. Ia menekankan, 'Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu juga formal menunggu Perpres, ya.'

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah untuk segera menemukan dan implementasi solusi atas masalah yang telah teridentifikasi. Dengan respons yang cepat ini, pemerintah berharap dapat mengatasi berbagai isu BPJS yang mempengaruhi masyarakat secara langsung.

Dalam diskusi tersebut, Prasetyo menyampaikan bahwa solusi konkret mulai dielaborasi dalam pertemuan tersebut. 'Kita mencoba mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang berhubungan dengan BPJS kan,' katanya.

Perbaikan Data dan Pencatatan

Prasetyo menekankan bahwa perbaikan dalam sistem pencatatan dan data sangat penting. Ia menjelaskan, 'Nggak harus menunggu pakai Perpres. Kan kebijakan baik di BPJS, maupun di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.'

Masalah pencatatan, menurut Prasetyo, berkontribusi sebagai akar dari berbagai isu yang ada. Dalam fakta yang diungkapkan, ditemukan misalnya data penerima bantuan iuran yang tercatat tidak sesuai dengan kategori yang ada.

Prasetyo juga menambahkan, 'Ternyata juga di dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15.000 sekian, ya, seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran itu, tapi masih masuk.' Upaya penyinkronan data menjadi prioritas dalam langkah perbaikan ini.

Proses Perbaikan Berkelanjutan

Permasalahan BPJS Kesehatan melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, sehingga memerlukan pendekatan sistematika dalam penyelesaian. Prasetyo menjelaskan, 'Proses mengeluarkan data itu kemudian ada yang harus malah justru malah masuk dalam data itu, itulah yang sinkronkan karena ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh kepala BPS.'

Kerjasama antar lembaga menjadi kunci dalam menerapkan sistem yang efektif dan efisien. Melalui kolaborasi ini, diharapkan data yang dihasilkan dapat lebih akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Prasetyo percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat. Ia menegaskan, solusi yang dihasilkan harus segera dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya penundaan yang berkepanjangan.