Selasa, 03 FEBRUARI 2026 • 20:46 WIB

MUI Berikan Dukungan terhadap Keputusan Bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian

Author

Fiddy Anggriawan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendukung keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dukungan ini muncul setelah dibahasnya komitmen Prabowo untuk memperjuangkan kemaslahatan umat dan membantu kemerdekaan Palestina.

Pertemuan MUI dengan Prabowo

Pertemuan antara MUI dan Presiden Prabowo dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026, di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, MUI menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyebutkan bahwa dukungan ini diberikan setelah mendengarkan penjelasan rinci dari Prabowo. Ia berkata, "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan."

Prabowo juga mengundang beberapa organisasi kemasyarakatan Islam dalam pertemuan ini. Diskusi ini berfokus pada komitmen Indonesia di tingkat internasional dan upaya membantu isu-isu kemanusiaan.

Komitmen untuk Palestina

Dalam diskusi, Anwar menekankan bahwa Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia mengungkapkan, "Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh."

Janji tersebut berkaitan dengan upaya untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza, yang dianggap sebagai tanggung jawab moral Indonesia. Ini menunjukkan peningkatan peran Indonesia dalam konflik internasional.

Anwar menambahkan bahwa kerjasama dengan negara-negara Islam lain akan menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan ini. Ia berkata, "Beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia."

Reaksi MUI dan Perubahan Sikap

Sebelumnya, MUI pernah meminta pemerintah untuk mundur dari Dewan Perdamaian karena alasan tidak berpihak pada Palestina. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia di dalam badan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi Palestina.

Cholil juga mencatat bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Donald Trump, yang melibatkan Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Ia menyatakan, "Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina."

Namun, pertemuan dengan Prabowo telah mengubah pandangan MUI secara signifikan setelah menerima penjelasan mengenai komitmennya terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Anwar menegaskan bahwa pernyataan untuk keluar dari Dewan Perdamaian jika tidak ada kemaslahatan menjadi sikap tegas yang harus diperhatikan.