Jumat, 30 JANUARI 2026 • 16:59 WIB

Jokowi: Penyelesaian Kasus Ijazah Palsu Harus Melalui Jalur Hukum

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kasus tudingan ijazah palsu diselesaikan di pengadilan untuk menguji keasliannya. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers terkait proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar transparansi dalam penanganan kasus ini terjaga, mengingat dampak tuduhan tersebut bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada integritas lembaga negara.

Pernyataan Presiden Mengenai Kasus Ijazah

Dalam konferensi pers yang terlaksana pada Jumat, 30 Januari 2026, Jokowi menegaskan perlunya penyelesaian kasus tahu meng-ngijazah palsu melalui jalur hukum. Ia menyatakan, "Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau tidak, saya tidak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini."

Jokowi berharap agar Polda Metro Jaya sebagai pihak yang menangani kasus ini dapat menjalankan proses hukum secara transparan dan adil. Ia juga menekankan bahwa tuduhan tersebut memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan.

Peluang Maaf untuk Tersangka Lainnya

Jokowi menunjukkan sikap terbuka dengan menyatakan bahwa ada kemungkinan memberi maaf kepada tersangka lain, seperti Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, yang telah mencoba bertemu dengannya. "Pintu maaf selalu terbuka. Tapi, sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi," ujarnya.

Hal ini mencerminkan pendekatan manusiawi Jokowi meskipun ia harus mengutamakan proses hukum yang sedang berlanjut. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ini harus terpisah antara urusan pribadi dengan hukum agar tidak tercipta bias dalam proses.

Kepastian Hukum Ditekankan

Dalam sambutannya, Jokowi juga menekankan bahwa meskipun ada peluang untuk memberi maaf, jalur hukum tetap harus dilanjutkan. "Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya, urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf-memaafkan. Tetapi urusan hukum ya urusan hukum," ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Jokowi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Ia berharap masyarakat dapat lebih percaya pada sistem hukum jika setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka.