Purbaya Yudhi Sadewa Beri Penjelasan Terkait Pencalonan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia

Purbaya Yudhi Sadewa Beri Penjelasan Terkait Pencalonan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik yang muncul atas pencalonan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kritik tersebut muncul karena rasa iri di kalangan ekonom yang merasa lebih layak untuk posisi tersebut.

Baca juga: Staf KBRI Lima, Zetro Leonardo Purba, Meninggal Dunia Akibat Penembakan

Purbaya menegaskan bahwa kedekatan politik Thomas tidak akan memengaruhi independensi Bank Indonesia, dan bahwa keputusan dalam bank sentral akan tetap diambil secara kolektif.

Kritik atas Pencalonan Thomas Djiwandono

Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memicu kontroversi di kalangan beberapa ekonom. Banyak pihak khawatir bahwa independensi bank sentral bisa terganggu, terutama karena kedekatan Thomas dengan politik sebagai bendahara umum Partai Gerindra.

Ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menekankan bahwa posisi strategis ini seharusnya ditempati oleh pejabat karir yang berpengalaman di BI. 'Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran pasca reformasi 98,' ungkapnya.

Dalam pendapatnya, Bhima juga mengindikasikan bahwa kehadiran Thomas di BI bisa berpotensi membawa intervensi fiskal ke dalam sektor moneter. 'Masuknya Thomas Djiwandono ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter,' lanjutnya.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo di Jakarta

Jaminan Indepensensi oleh Purbaya

Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Thomas diharapkan akan mundur dari jabatannya di Partai Gerindra setelah resmi menjabat di BI. Ia mencatat, 'Dia tidak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang.'

Purbaya juga memberikan penjelasan bahwa keputusan di BI tidak hanya melibatkan individu tertentu, tetapi melalui diskusi di antara anggota Dewan Gubernur. 'Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya,' tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BI bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, seperti yang disarankan dalam rapat KSSK. 'Kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,' imbuhnya.

Pentingnya Kolektivitas di BI

Kolektivitas di dalam BI menjadi sangat penting untuk menjaga independensi lembaga tersebut. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa keterlibatan politik di dalam BI dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas moneter.

Ia menegaskan pentingnya memisahkan afiliasi politik Thomas Djiwandono jika memang diangkat agar kepercayaan investor tetap terjaga. 'BI tetap independen bila dewan gubernur bekerja kolektif,' jelasnya.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat bahwa selama Thomas dapat mendukung praktik transparansi dan menjaga jarak dari agenda fiskal jangka pendek, pencalonannya tidak akan merugikan independensi BI.

Baca juga: Manchester United dan Manchester City Cari Kiper Baru Menjelang Bursa Transfer