Jumat, 09 JANUARI 2026 • 10:17 WIB

Indonesia Resmi Memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk 2026

Author

Fiddy Anggriawan

Indonesia telah terpilih secara resmi sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 2026. Penetapan ini menandai momen penting dalam diplomasi Indonesia di panggung internasional, bertepatan dengan peringatan dua dekade lembaga tersebut.

Proses pemilihan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Jenewa, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomatiknya di forum multilateral, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia.

Proses Pemilihan dan Diplomasi Indonesia

Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group. Pengumuman ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.

Guna mendukung pencalonan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi intensif dengan semua perwakilan diplomatik di luar negeri. Langkah-langkah ini disesuaikan dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional.

Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Presiden

Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Latar belakangnya yang kuat dalam diplomasi termasuk jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar untuk India dan Bhutan menunjukkan kapabilitasnya untuk posisi ini.

Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026. Negara ini berkomitmen untuk melaksanakan kepemimpinan yang objektif, inklusif, dan berimbang dalam menghadapi isu-isu hak asasi manusia.

Visi dan Tema Kepemimpinan Indonesia

Tema yang diusung oleh kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB adalah 'A Presidency for All'. Tema ini mencerminkan niatan untuk membangun konsensus dan meningkatkan efektivitas lembaga.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama masa kepresidenan, dengan bekal pengalaman sebagai anggota Dewan HAM PBB enam kali dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden.