Senin, 29 DESEMBER 2025 • 20:14 WIB

Dokumen Kependudukan Korban Bencana Diurus Gratis Sesuai Instruksi Presiden

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana akan dilakukan tanpa biaya, sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Prasetyo menekan pentingnya pencegahan praktik eksploitasi di tengah situasi bencana.

Inisiatif Penggratisan Dokumen

Dalam konferensi pers mengenai Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa instruksi Presiden adalah untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menyampaikan, 'Tentunya mohon disampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya.'

Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi korban bencana dalam mengurus dokumen kependudukan mereka yang hilang atau rusak.

Pengawasan dan Keamanan Proses Pengurusan

Prasetyo juga menekankan perlunya pengawasan dari Kemendagri dalam proses pengurusan dokumen. Ia memohon agar ada monitorisasi yang ketat terhadap pelaksanaan instruksi tersebut.

'Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi,' tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat tidak dieksploitasi oleh pihak tertentu selama masa sulit ini, dan proses pengurusan dokumen dapat berjalan lancar dan transparan.

Perkembangan dan Dukungan dari Kemendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sejak 15 November, pihaknya telah mendata dokumen yang hilang akibat bencana.

'Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk dukcapil. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang,' ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini hampir semua pelayanan dukcapil beroperasi dengan baik, meski ada beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa yang mengalami kendala dalam pemulihan.