Minggu, 28 DESEMBER 2025 • 17:31 WIB

KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Pertambangan Nikel Rp2,7 Triliun

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, terkait izin pertambangan nikel senilai Rp2,7 triliun.

Keputusan ini diambil karena KPK menyatakan tidak ada cukup bukti dan menilai bahwa kasus ini telah kedaluwarsa.

Alasan Penghentian Penyidikan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan langkah yang tepat mengingat kurangnya alat bukti.

Budi menegaskan bahwa kasus ini juga terhambat oleh daluwarsa, mengingat peristiwa yang terjadi sejak tahun 2009.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses hukum harus mematuhi norma yang berlaku, untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat.

Kronologi Kasus

Aswad Sulaiman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober 2017 setelah diduga menerbitkan izin kuasa pertambangan untuk beberapa perusahaan antara tahun 2007 hingga 2014.

Dalam kasus ini, Aswad diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun melalui penjualan nikel yang tidak sah.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mencatat bahwa ada indikasi kerugian negara yang signifikan terkait penerbitan izin ini.

Tuduhan Suap dan Dampaknya

Terdapat dugaan bahwa Aswad menerima suap sebesar Rp13 miliar dari perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan, yang menjadikannya tersangka dalam dugaan penyuapan.

Hal ini relevan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menambah konteks dari tindakan yang diduga dilakukan Aswad selama masa jabatannya.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas yang terjadi antara pejabat daerah dan bisnis, yang seringkali terlibat dalam praktik korupsi.