Selasa, 23 DESEMBER 2025 • 11:09 WIB

Klarifikasi Terkait Tuduhan Lahan Sawit Prabowo

Author

Fiddy Anggriawan

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia sama sekali. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di Jakarta pada 22 Desember 2025.

Hashim menanggapi tuduhan yang beredar di masyarakat dengan tegas, menyatakan bahwa fitnah semacam ini harus diatasi dan dibeberkan asal-usulnya. Ia percaya bahwa korupsi dan kepentingan tertentu berusaha menyeret nama Prabowo ke dalam isu yang merugikan.

Penegasan atas Tuduhan Lahan Sawit

Hashim Djojohadikusumo menanggapi tuduhan dengan menyatakan, "Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektar pun di bumi Indonesia." Ia menunjukkan bahwa informasi yang menyebutkan sebaliknya adalah bagian dari fitnah yang meluas di masyarakat.

Ia menambahkan bahwa disinformasi ini sering dikaitkan dengan isu korupsi yang berkaitan dengan lingkungan. Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa terdapat 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal yang dikuasai oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab.

Penyebaran Fitnah dan Identifikasi Pelaku

Dalam penjelasannya, Hashim mengidentifikasi bahwa tuduhan terhadap Prabowo dapat berasal dari sekitar 200 perusahaan yang diduga memiliki konsesi ilegal di hutan lindung. Ia berkomentar, "Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini."

Ia juga menyoroti bahwa mayoritas hoaks ini diproduksi oleh para pemengaruh di media sosial yang dibayar untuk menjatuhkan nama baik Prabowo. Hal ini menunjukkan adanya strategi sistematis untuk mengarahkan tuduhan tak berdasar tersebut.

Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan Lingkungan

Hashim Djojohadikusumo melanjutkan pernyataan dengan menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan hutan. Ia mencatat penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara sebagai langkah positif.

"Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup," ujarnya. Hashim berharap penutupan ini akan bersifat permanen dan memberi solusi bagi masyarakat yang terdampak.