Kamis, 18 DESEMBER 2025 • 12:18 WIB

Polri dan Kejaksaan Agung Teken MoU untuk Penegakan Hukum yang Lebih Manusiawi

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi inisiatif kerja sama antara Polri dan Kejaksaan Agung melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru.

Langkah ini diharapkan dapat menyamakan persepsi antar-aparat penegak hukum dalam melaksanakan kedua produk hukum yang bersifat reformis.

Apresiasi Terhadap Implementasi MoU

Habiburokhman menekankan pentingnya penerapan yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru, yang mengedepankan nilai-nilai restorative justice.

Dalam pernyataannya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, beliau menyatakan bahwa MoU ini diharapkan dapat mengurangi miskomunikasi antar lembaga penegak hukum.

“Karena itu, segala potensi miskomunikasi, miskoordinasi, sudah sejak jauh hari coba diantisipasi oleh rekan-rekan dari Kepolisian dan Kejaksaan,” ujarnya.

Dukungan untuk Pelaksanaan yang Efektif

Ketua Komisi III DPR ini sebelumnya berencana untuk mengusulkan pembuatan MoU antara Polri dan Kejaksaan, namun rencana itu ternyata telah direncanakan sebelumnya.

“Tiba-tiba kita sudah dapat undangan acaranya hari ini. Ini sungguh luar biasa, inisiatif, gerak cepat teman-teman Kepolisian dan Kejaksaan,” tambahnya.

Beliau berharap bahwa dengan adanya nota kesepahaman ini, hukum yang lebih manusiawi dan adil dapat segera terwujud.

Ruang Lingkup MoU dan Tujuan Strategis

Nota kesepahaman antara Polri dan Kejaksaan Agung mencakup enam poin strategis, termasuk pertukaran data dan informasi serta bantuan pengamanan.

Kerjasama ini juga bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.

“Kita berharap, niat baik kita semua, Komisi III, Pemerintah, kemudian juga Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung, untuk menjadikan hukum lebih manusiawi, lebih berkeadilan, bisa benar-benar terwujud,” tutur Habiburokhman.